Warta
PENUTUPAN RAPAT PLENO PBNU
Money Politics Itu Hukumnya Haram
NU Online · Senin, 28 Maret 2011 | 11:23 WIB
Yogyakarta, NU Online
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustafa Ya’qub menegaskan jika apapun alasannya yang namanya politik uang atau money politics dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah itu selamanya hukumnya haram.
“Tidak boleh ada kata-kata yang membolehkan lima tahun sekali boleh menjadi tim sukses Pilpres atau Pilkada, karena yang namanya money politcs (risywah) itu selamanya haram hukumnya,” tandas KH Mustafa Ya’qub dalam Rapat Pelno PBNU di komisi khusus yang membahas masalah-masalah aktual bangsa itu di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Senin (28/3).<>
Bahkan Mustafa Ya’qub meminta agar ungkapan sekali-kali tidak masalah menjadi tim sukses pemilihan presiden atau kepala daerah itu, tidak diucapkan oleh pengurus PBNU. “Itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin. Ini kritik saya, karena saya mencintai pemimpin NU dan sayang dengan NU,” tambah Mustafa Ya’qub yang satu alumni dengan KH Said Aqil Siradj di Ummul Qurra, Madinah Saudi Arabia itu.
Ia menyatakan prihatin dengan money politics belakangan yang disinyalir terjadi di organisasi di bawah nauangan NU. Seperti GP Ansor, Fatayat dll. Menurutnya, ada seorang kader sebagai calon pimpinan Fatayat, tapi karena tidak mempunyai modal uang, maka dirinya tidak terpilih.
Oleh sebab itu Mustafa Ya’qub menyaratkan calon pemimpin NU dan badan otonom PBNU ke depan harus memiliki syarat-syarat antara lain berpaham Ahlussunnah wal Jama’ah, mengikuti 4 mazhab (Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafii), tidak menghalalkan segala cara dan tidak menghalalkan nikah muth’ah (kawin kontrak).
Dengan demikian lanjut pengajar pada PTIQ, IIQ dan UIN Syahid Jakarta ini, PBNU dan pemimpin NU dari pusat sampai daerah harus menghilangkan dan membersihkan ‘money politics’ tersebut jika NU mau dihargai dan dihormati oleh masyarakat.
Selain itu beberapa ulama NU sepakat, jika ada pengurus PBNU yang terbukti melakukan korupsi, maka harus diberi sanksi dengan tidak hormat atau dipecat dari jabatannya di PBNU, PWNU, PCNU dan seterusnya.(amf)
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustafa Ya’qub menegaskan jika apapun alasannya yang namanya politik uang atau money politics dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah itu selamanya hukumnya haram.
“Tidak boleh ada kata-kata yang membolehkan lima tahun sekali boleh menjadi tim sukses Pilpres atau Pilkada, karena yang namanya money politcs (risywah) itu selamanya haram hukumnya,” tandas KH Mustafa Ya’qub dalam Rapat Pelno PBNU di komisi khusus yang membahas masalah-masalah aktual bangsa itu di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Senin (28/3).<>
Bahkan Mustafa Ya’qub meminta agar ungkapan sekali-kali tidak masalah menjadi tim sukses pemilihan presiden atau kepala daerah itu, tidak diucapkan oleh pengurus PBNU. “Itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin. Ini kritik saya, karena saya mencintai pemimpin NU dan sayang dengan NU,” tambah Mustafa Ya’qub yang satu alumni dengan KH Said Aqil Siradj di Ummul Qurra, Madinah Saudi Arabia itu.
Ia menyatakan prihatin dengan money politics belakangan yang disinyalir terjadi di organisasi di bawah nauangan NU. Seperti GP Ansor, Fatayat dll. Menurutnya, ada seorang kader sebagai calon pimpinan Fatayat, tapi karena tidak mempunyai modal uang, maka dirinya tidak terpilih.
Oleh sebab itu Mustafa Ya’qub menyaratkan calon pemimpin NU dan badan otonom PBNU ke depan harus memiliki syarat-syarat antara lain berpaham Ahlussunnah wal Jama’ah, mengikuti 4 mazhab (Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafii), tidak menghalalkan segala cara dan tidak menghalalkan nikah muth’ah (kawin kontrak).
Dengan demikian lanjut pengajar pada PTIQ, IIQ dan UIN Syahid Jakarta ini, PBNU dan pemimpin NU dari pusat sampai daerah harus menghilangkan dan membersihkan ‘money politics’ tersebut jika NU mau dihargai dan dihormati oleh masyarakat.
Selain itu beberapa ulama NU sepakat, jika ada pengurus PBNU yang terbukti melakukan korupsi, maka harus diberi sanksi dengan tidak hormat atau dipecat dari jabatannya di PBNU, PWNU, PCNU dan seterusnya.(amf)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua
