Banggar DPR Setujui Asumsi Makro RAPBN 2025: Target Pertumbuhan Ekonomi Maksimal 5,8 Persen

Jakarta, NU Online

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati sejumlah postulat utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut bahwa seluruh asumsi makro yang disampaikan pemerintah masih berada dalam kisaran yang rasional, dengan beberapa penyesuaian atas dasar dinamika global dan kebutuhan pembangunan nasional.


"Kita sepakati yang pertama adalah semuanya masih dalam range asumsinya. Kita sepakati pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, dan Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran 70–80 dolar AS per barel," ujar Said usai rapat dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/7/2025).


Adapun asumsi yield Surat Berharga Negara (SBN) disepakati berkisar antara 6,4 hingga 7,2 persen. Untuk lifting minyak mentah, targetnya berada di rentang 605 hingga 620 ribu barel per hari.


Dari sisi makro fiskal, pendapatan negara maksimal ditargetkan sebesar 12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara sekitar 14,8 persen. Dengan proyeksi PDB 2025 yang masih mengacu pada angka tahun 2024 sebesar Rp22.130 triliun, maka estimasi total belanja APBN 2025 berada pada kisaran Rp3.800 hingga Rp3.820 triliun.


"Bukan pertambahan nominalnya yang kita lihat dulu, tapi persentasenya terhadap PDB. Kalau PDB tahun 2024 sebesar Rp22.130 triliun, maka nanti dari proyeksi pertumbuhan tahun 2025 akan ketahuan persentasenya seperti apa," jelas Said.


Ia juga menegaskan bahwa target pendapatan negara yang naik tipis dari 12,21 persen menjadi 12,31 persen bukanlah lonjakan yang signifikan.


"Naiknya itu hanya 0,09 persen, bukan 9 persen," ujarnya.


Said menegaskan, Banggar DPR mendorong agar belanja pemerintah pusat diarahkan lebih tajam kepada program prioritas, termasuk mendukung penyelesaian delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah.


"Kita ingin ada penajaman prioritas agar segera bisa tercapai, khususnya terhadap delapan PSN," katanya.


Dalam konteks Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, tema kedaulatan pangan dan energi serta pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif akan tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ke depan.


"RKP dan asumsi makro itu satu kesatuan. Tantangannya memang tidak mudah, apalagi menghadapi ketidakpastian global dan geopolitik, tapi dengan tren rebound ekonomi di kuartal kedua ini, saya yakin target 12,31 persen pendapatan negara itu bisa tercapai," jelas Said.


Respons usulan obat gratis

Terkait usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai program obat gratis, Said menyebut bahwa belum ada alokasi khusus dalam pembahasan saat ini, sebab seluruh proses baru pada tahap penyusunan postulat dasar.

“Obat gratis itu tentu tidak semuanya. Hanya untuk penyakit-penyakit umum yang menyasar masyarakat bawah. Itu nanti akan masuk ke Kementerian Kesehatan, tapi sekarang belum muncul angkanya karena kita belum membahas Nota Keuangan,” ujarnya.


Pembahasan lebih lanjut mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2025 dijadwalkan akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis, 24 Juli 2025.