Prabowo Putuskan 4 Pulau yang Dipersengketakan Masuk Wilayah Aceh, Bukan Sumut

Jakarta, NU Online

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memutuskan untuk mengembalikan empat pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, setelah terjadi persengketaan dengan Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan tersebut merupakan kesepakatan dari DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut-larut dan akhirnya presiden mengambil persoalan penyelesaian permasalahan tersebut," katanya saat membuka acara.

Di samping itu, Mualem meminta agar permasalahan tersebut tidak perlu diperpanjang kembali, karena sudah selesai dan empat pulau yang disengketakan sudah kembali ke dalam pangkuan Provinsi Aceh.

"Pada hari ini, mungkin suatu sejarah walaupun kecil, mungkin sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, tidak ada masalah lagi. Berdasarkan keputusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan pada Aceh," katanya usai paparan Tito.

Sementara itu, Bobby meminta agar warga Sumut tetap menjaga perdamaian dengan Aceh. Ia juga mengimbau agar tidak membawa isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.

"Oleh karena itu apa pun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatra Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh, atau sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatra Utara menyampaikan, tolong itu diberhentikan karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatra Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita," ucapnya.

 

​​​

Terakhir, Mendagri Tito Karnavian memberikan saran tindak lanjut usai putusan bersama mengenai empat pulau disepakati.

Pertama, agar polemik 4 pulau tuntas, maka disarankan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut membuat kesepakatan 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh/Kabupaten Aceh Singkil mendasarkan kepada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Tahun 1992 dan Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 November 1992.

Kedua, Mendagri akan melakukan revisi Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang memasukkan 4 pulau: Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Ketiga, Badan Informasi Geospasial (BIG) agar melakukan revisi Gazeter Republik Indonesia dengan memasukkan 4 pulau tersebut ke dalam cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Keempat, BIG bersama Kemendagri menyampaikan perubahan tersebut kepada United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN).