Warta
KRISIS MESIR
Hasyim: Mesir Butuh Perubahan Sistem, bukan Sekedar Orang
NU Online · Ahad, 13 Februari 2011 | 01:10 WIB
Jakarta, NU Online
Mesir membutuhkan perubahan sistem kenegaraan, bukan hanya perubahan tokoh pemimpin, kata mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pada Sabtu di Jakarta.
"Keadaan Mesir tergantung para koalisi dari oposisi dan majelis agung militer,dan hal itu akan menentukan harapan dunia Islam dan internasional supaya ada perubahan sistem, tidak hanya perubahan orang," demikian kata Hasyim.r />
Reformasi Mesir yang dimaksudkan menyangkut pada demokratisasi politik serta demokratisasi ekonomi, dan harus dijalankan secara serius agar terdapat perubahan keadaan, kata Hasyim yang ditemui saat Konferensi Internasional Revitalisasi Islam di Jakarta.
Setelah turunnya presiden Mesir, Hosni Mubarak, Hasyim mengatakan bahwa Mesir membutuhkan demokrasi yang menunjang demokrasi ekonomi bukan demokrasi yang menumbuhkan kapitalisme dan hegemoni.
Hasyim mengatakan bahwa Mesir sebagai negara yang berkembang harus mencari sistem demokrasi yang tepat agar tidak terjadi liberalisasi ekonomi dimana kelompok ekonomi menengah akan tergusur sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.
Menurut Hasyim, Wakil Presiden Mesir, Omar Sulaeman dan tokoh oposisi, Mohamed El Baradei dapat menggantikan kedudukan Mubarak karena keduanya memiliki pengalaman memimpin dan reputasi internasional yang mumpuni.
"Namun bagus jika Ikhwanul Muslimin tidak muncul saat ini, sebab jika muncul maka akan terjadi re-revolution," demikian kata Hasyim menambahkan bahwa yang terpenting terdapat perubahan sistem keseimbangan demokratisasi politik yang membuahkan demokratisasi ekonomi.
Mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak telah memimpin negaranya selama 30 tahun dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Omar Sulaeman setelah unjuk rasa sejak Januari yang telah merenggut korban tewas 300 jiwa. (ant/mad)
Mesir membutuhkan perubahan sistem kenegaraan, bukan hanya perubahan tokoh pemimpin, kata mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pada Sabtu di Jakarta.
"Keadaan Mesir tergantung para koalisi dari oposisi dan majelis agung militer,dan hal itu akan menentukan harapan dunia Islam dan internasional supaya ada perubahan sistem, tidak hanya perubahan orang," demikian kata Hasyim.
Reformasi Mesir yang dimaksudkan menyangkut pada demokratisasi politik serta demokratisasi ekonomi, dan harus dijalankan secara serius agar terdapat perubahan keadaan, kata Hasyim yang ditemui saat Konferensi Internasional Revitalisasi Islam di Jakarta.
Setelah turunnya presiden Mesir, Hosni Mubarak, Hasyim mengatakan bahwa Mesir membutuhkan demokrasi yang menunjang demokrasi ekonomi bukan demokrasi yang menumbuhkan kapitalisme dan hegemoni.
Hasyim mengatakan bahwa Mesir sebagai negara yang berkembang harus mencari sistem demokrasi yang tepat agar tidak terjadi liberalisasi ekonomi dimana kelompok ekonomi menengah akan tergusur sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.
Menurut Hasyim, Wakil Presiden Mesir, Omar Sulaeman dan tokoh oposisi, Mohamed El Baradei dapat menggantikan kedudukan Mubarak karena keduanya memiliki pengalaman memimpin dan reputasi internasional yang mumpuni.
"Namun bagus jika Ikhwanul Muslimin tidak muncul saat ini, sebab jika muncul maka akan terjadi re-revolution," demikian kata Hasyim menambahkan bahwa yang terpenting terdapat perubahan sistem keseimbangan demokratisasi politik yang membuahkan demokratisasi ekonomi.
Mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak telah memimpin negaranya selama 30 tahun dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Omar Sulaeman setelah unjuk rasa sejak Januari yang telah merenggut korban tewas 300 jiwa. (ant/mad)
Terpopuler
1
KH Miftachul Akhyar: Menjadi Khalifah di Bumi Harus Dimulai dari Pemahaman dan Keadilan
2
Amerika Bom 3 Situs Nuklir Iran, Ekskalasi Perang Semakin Meluas
3
Nota Diplomatik Arab Saudi Catat Sejumlah Kesalahan Penyelenggaraan Haji Indonesia, Ini Respons Dirjen PHU Kemenag
4
Houthi Yaman Ancam Serang Kapal AS Jika Terlibat dalam Agresi Iran
5
PBNU Desak Penghentian Perang Iran-Israel, Dukung Diplomasi dan Gencatan Senjata
6
Menlu Iran Peringatkan AS untuk Tanggung Jawab atas Konsekuensi dari Serangannya
Terkini
Lihat Semua
