Bertemu Dasco, Sarbumusi: Belum Ada Kesepakatan, Kami Minta Komitmen Tertulis Lindungi Sopir

Jakarta, NU Online 

Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU), Irham Ali Saifuddin, menegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara pihaknya dengan DPR RI usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyampaikan bahwa Sarbumusi masih menunggu komitmen tertulis dari pemerintah sebelum ikut serta dalam tim perumus kebijakan terkait sektor transportasi pengemudi.

Irham menyampaikan bahwa Dasco sempat meminta maaf dan menawarkan agar Sarbumusi bergabung dalam tim perumus. Namun pihaknya masih menahan diri hingga ada kejelasan substansi.

"Pak Dasco sempat meminta maaf ke kami dan menawarkan kami untuk masuk tim perumus kebijakan. Secara prinsip kami tidak keberatan. Tapi kami belum membuat kesepakatan apapun," kata Irham saat dihubungi NU Online pada Rabu (5/8/2025).

Ia menegaskan, pihaknya ingin adanya jaminan hukum yang kuat dan perlindungan menyeluruh bagi para sopir, baik dalam bentuk RUU, PP, maupun aturan lainnya. 

"Sebelum masuk tim, kami ingin mendapatkan kesepakatan tertulis beberapa hal. Di antaranya, harus dipastikan bahwa RUU atau PP atau aturan apapun itu harus memastikan klausul perlindungan bagi sopir, jaminan sosial, dan inklusi hak-hak mereka sebagai pekerja," tegasnya.

Irham juga menyoroti soal representasi dalam tim perumus yang dibentuk oleh DPR dan Kemenhub. Ia meminta agar Federasi RBPI Sarbumusi NU mendapat peran utama, bukan hanya menjadi pelengkap. 

"Karena kami adalah gerakan besar, kami ingin nge-lead tim ini. Bukan kelompok sopir yang diundang di pagi hari. Karena kami mendapatkan masukan dari kawan-kawan sopir di seluruh Indonesia yang ikut aksi beberapa waktu lalu bahwa organisasi sopir yang diundang DPR dan Menhub pagi hari kemarin tidak mewakili mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Irham menekankan bahwa gerakan sopir truk, termasuk simbolisasi melalui bendera One Piece, bukanlah gerakan politik. 

"Sekali lagi saya minta ke semua pihak, gerakan One Piece sopir truk ini murni gerakan sosial untuk memperjuangkan hak mereka, jangan dicurigai sebagai gerakan politik. Kalau pun ada gerakan politik tertentu yang menumpang, kami pastikan bahwa yang seperti itu adalah penumpang gelap perjuangan kami. Tugas pemerintah untuk menertibkan yang seperti itu, jangan dilempar menjadi tugas kami," jelas Irham.

Irham juga menyampaikan rasa kecewa karena DPR dan Kementerian Perhubungan telah menggelar pertemuan dengan sejumlah sopir truk tanpa melibatkan pihak Federasi RBPI Sarbumusi NU. 

Padahal, menurutnya, para pengemudi yang diundang dalam pertemuan tersebut bukanlah bagian dari kelompok yang ikut serta dalam aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya. Ia menyatakan bahwa meskipun aksi besar dilakukan oleh mereka, justru tidak ada satu pun perwakilan dari pihaknya yang diundang dalam pertemuan tersebut.

"Kami ungkapkan kekecewaan karena DPR dan Kemenhub membuat pertemuan dengan sopir truk tapi tidak ada di antara kami. Padahal pihak pengemudi yang diundang tidak pernah ikut aksi," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa para sopir memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Irham menjelaskan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi kepada Sufmi Dasco Ahmad bahwa para sopir memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai 1.000 triliun rupiah setiap tahunnya. 

"Jangan lantas membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka. Itu yang kami sampaikan ke Pak Dasco," jelasnya.

Terkait simbol bendera One Piece, Irham menjelaskan bahwa itu adalah bentuk kekecewaan para pengemudi terhadap pemerintah yang tidak memberi ruang dialog. 

"Kami juga menjelaskan ke Pak Dasco bahwa bendera One Piece itu bentuk ekspresi kekecewaan sopir ke pemerintah. Kami mencoba kooperatif dan membuka diri untuk ruang dialog sosial dengan Menko IPK dan Menhub, tapi sampai sekarang tidak ditemui. One Piece hanya bentuk kekecewaan dan perlawanan kaum sopir yang tidak didengar. Jangan dicampur-adukkan dengan nasionalisme kebangsaan," terangnya.