Jakarta, NU Online
Pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, tidak termasuk jumlah 500.000 ton beras impor sebelumya. Tambahan tersebut akan digunakan untuk menjaga stok setelah dilakukan operasi pasar (OP) besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga beras.
”Sekarang ini mau tidak mau harus impor. Pemerintah tidak mau berspekulasi dengan meningginya harga beras. Kita impor lagi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi pengendalian harga beras 2007 di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (13/2) lalu.
Impor <>sudah masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa, khususnya Jakarta dan Surabaya. Sesuai dengan instruksi Wapres, Bulog akan menggelontorkan beras melalui OP. Impor beras berikutnya ditargetkan Maret dan April 2007. Pemerintah berharap bisa mendatangkan dari Vietnam. Namun, dalam waktu dekat, Bulog akan menjajaki negara-negara yang bisa mengimpor ke Indonesia.
Pemerintah menyatakan, dengan kondisi iklim yang sekarang sulit memprediksi produksi beras. Sementara target pemerintah untuk meningkatkan produksi yang dua juta ton baru diketahui akhir tahun 2007.
Jusuf Kalla menambahkan, impor tersebut dilakukan agar pemerintah dapat melakukan operasi pasar secara besar-besaran dengan target harga beras kembali normal seperti semula sekitar Rp 4.000 per kilogram. Sebab, cadangan beras pemerintah yang ada sekarang telah digunakan untuk operasi pasar.
Seperti impor beras yang telah lalu, alasan pemerintah tetap sama, inti kebijakan impor beras ini adalah untuk mengatur dan mengamankan stok. Pemerintah sangat optimis kebijakan impor itu tidak tidak akan mengganggu panen raya pada Maret-April mendatang. (nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua