Semakin menjamurnya ritel-ritel asing seperti Carrefour, Giant, Hypermart, Indomaret, AlfaMart dan Superindo di sejumlah daerah di Indonesia terutama di Jakarta, banyak pedagang kecil yang merasa dirugikan karena produk yang dijual sama dengan peritel-peritel tersebut. Setidaknya hal ini terlihat dengan banyaknya pasar tradisional yang sudah tutup.
Melihat kenyataan di atas, saat ini Pemda DKI sedang mengupayakan penataan agar keberadaan pasar tradisional tidak semakin terpinggirkan oleh banyaknya ritel-ritel asing tersebut.<>
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengungkapkan, pihaknya untuk sementara menghentikan izin ritel asing yang akan beroperasi di Jakarta.
"Izin sementara ditunda dulu, karena kalau tidak ada kebijakan jelas, kita tidak bisa membedakan mana yang waralaba atau induknya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dalam seminar bertajuk 'Asing Incar Industri Ritel Nasional', di hotel Arya Duta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2007).
Fauzi mengatakan, saat ini Pemda DKI tengah menunggu masukan dari berbagai pihak, terkait penataan minimarket termasuk penentuan jarak ideal pendiriannya
"Pembatasan minimarket kita akan menentukan jarak idealnya, kita masih tunggu masukan dari berbagai pihak, ada waralaba ada juga yang punya induknya, maka yang perlu dilakukan adalah penataan," kata Fauzi.
Diakui Fauzi, pertumbuhan ritel 20 persen pada tahun 2006 telah membantu menggerakkan perekonomian Jakarta yang tumbuh 6 persen. Oleh Karena itu perlu diatur dan dilakukan penataan serta selektif dalam pemberian izin. (dar/nam)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua