Jakarta, NU Online
Puluhan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menemui Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/3). Mereka mendukung langkah FKB yang menggalang kekuatan di parlemen untuk menggunakan hak angket terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
Puluhan aktivis yang Andrianto itu juga mendesak FKB untuk mendukung dihentikannya alokasi anggaran sebesar Rp 65 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dana sebesar itu akan digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap perbankan dan mengalihkannya untuk subsidi pangan bagi rakyat miskin.<>
Ketua FKB Effendy Choirie menegaskan, pihaknya juga mendukung dilakukannya hak angket tersebut. Namun, kepastian sikap FKB tersebut masih menunggu jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap interpelasi BLBI yang akan disampaikan pada 1 April mendatang.
Hak angket itu, kata Effendy, sangat penting, karena semua yang terlibat BLBI dan KLBI bisa dihadirkan ke DPR. Sehingga nama-nama yang selama ini belum diketahui secara luas terhadap pengemplang uang negara itu, bisa terungkap.
Mengenai penghentian anggaran pembayaran obligasi, katanya, FKB akan memperjuangkannya melalui APBNP 2008 dan menolak Rp 65 triliun tersebut. Karena langkah itu akan meringankan APBN. “Mestinya, di tengah rakyat susah sekarang ini, mahasiswa protes, tapi kok diam-diam saja,” ujarnya. (nif/rif)
Puluhan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menemui Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/3). Mereka mendukung langkah FKB yang menggalang kekuatan di parlemen untuk menggunakan hak angket terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
Puluhan aktivis yang Andrianto itu juga mendesak FKB untuk mendukung dihentikannya alokasi anggaran sebesar Rp 65 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, dana sebesar itu akan digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap perbankan dan mengalihkannya untuk subsidi pangan bagi rakyat miskin.<>
Ketua FKB Effendy Choirie menegaskan, pihaknya juga mendukung dilakukannya hak angket tersebut. Namun, kepastian sikap FKB tersebut masih menunggu jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap interpelasi BLBI yang akan disampaikan pada 1 April mendatang.
Hak angket itu, kata Effendy, sangat penting, karena semua yang terlibat BLBI dan KLBI bisa dihadirkan ke DPR. Sehingga nama-nama yang selama ini belum diketahui secara luas terhadap pengemplang uang negara itu, bisa terungkap.
Mengenai penghentian anggaran pembayaran obligasi, katanya, FKB akan memperjuangkannya melalui APBNP 2008 dan menolak Rp 65 triliun tersebut. Karena langkah itu akan meringankan APBN. “Mestinya, di tengah rakyat susah sekarang ini, mahasiswa protes, tapi kok diam-diam saja,” ujarnya. (nif/rif)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
