Ansor Harus Kembali pada Model Kepemimpinan Kolektif
NU Online · Rabu, 12 Januari 2011 | 08:00 WIB
PW GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Kongres Ansor XIV kali ini sebagai kongres paling krusial sekaligus paling kontroversial. Kepentingan politik telah merampas independensi dan ideolog ke-Ansor-an.
"Siapa pun yang terpilih sebagai nakhoda baru Ansor dalam kongres nanti, harus mampu mengawal transisi kepemimpinan individual ke kolektif dan membatasi hasrat politiknya dari kepemimpinan sebelumnya,” ujar Akhmad Fikri AF, ketua PW GP Ansor DIY dalam rapat Panitia Ad Hoc untuk kongres Ansor.<>
"Kolektif artinya mengedepankan sistem, mendahulukan kepentingan jamaah, penguatan visi dan misi," jelasnya.
Saifullah Yusuf, ketua PP GP Ansor sekarang, memang dinilai kontroversi, sehingga suara-suara kritis bermunculan di mana-mana. Selama menjadi ketua, Saifullah melangsungkan petualangan politiknya, dari mulai duduk di PDIP, PKB, menjadi menteri, dan sekarang wakil gubernur Jawa Timur. Sepertinya, tidak ada yang sanggup ngerem akrobat Saifullah. Sehingga, belum lepas sebagai ketua umum Ansor, dia juga menjadi salah satu ketua PBNU.
"Ansor Yogya menuntut kepada pemimpin baru PP Ansor nantinya untuk mengembalikan martabat Ansor sebagai organisasi dari kecenderungan demoralisasi organisasi. PBNU juga harus tegas pada anak nakal. Jangan dibiarkan," tegas Fikri.
Ansor Yogya tidak hanya menyoroti elit politik, mereka juga menuntut agar visi sosial politik dan kebudayaan memiliki orientasi yang jelas dalam mengembangkan program-program Ansor ke depan.
"Aspirasi dari cabang-cabang Ansor se-Jogja, menyuarakan dengan keras agar Ansor dan pemimpinnya menjauhkan diri dari kepentingan politik kepartaian dan lebih mengedepankan politik kebangsaan," tambahnya. (gg/hh)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua