Prabowo dan Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral atas Kasus OTT KPK Wamenaker

Jakarta, NU Online

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo memiliki tanggung jawab moral atas kejadian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emanuel Ebenezer (Noel) akibat tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Menurutnya, Noel yang sudah sejak lama berdekatan dengan Prabowo dan Jokowi ini menjadi satu celah tersendiri karena telah memasukannya ke dalam jabatan politik sekaligus skandal.

“Tertangkapnya Noel karena Jokowi dan Prabowo tidak memberitahu Noel, mana pintu rezeki, dan mana pintu penjara. Ini artinya, Jokowi dan Prabowo harus sama-sama bertanggung jawab secara moral kepada publik,” katanya melalui keterangan yang diterima NU Online di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Uchok menyatakan bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, Noel dikenal sebagai sosok yang sering melaporkan aktivis yang memiliki pandangan berseberangan dengan pemerintah.

“Banyak aktivis yang dilaporkan Noel ke polisi, dan Jokowi membiarkan saja. Bahkan terlihat seperti sangat menikmati kondisi itu,” ujarnya.

Pada masa kepemimpinan Prabowo, lanjutnya, hubungan dekat itu terus berlanjut dengan penunjukan Noel sebagai Wmenaker. Uchok berpendapat bahwa langkah tersebut semakin memberi perlakuan istimewa kepada Noel.

“Prabowo terlihat sangat menyayangi dan memanjakan Noel. Padahal ada sejumlah kasus yang mencoreng, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus Sritex dan masalah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Tapi Prabowo justru seperti bingung, kadang menikmati, kadang tidak menyukai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu membiarkan saja,” jelasnya.

Lebih jauh, Uchok mempertanyakan lemahnya sistem komunikasi di lingkar kekuasaan. Ia menyinggung dugaan pemerasan terkait sertifikat P3 oleh Noel yang seharusnya sudah terdeteksi aparat intelijen.

“Masa Noel peras perusahaan sertifikat P3, Presiden Prabowo tidak mendengar? Apakah tidak ada staf atau intel yang melaporkan ke Presiden? Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem komunikasi presiden kita,” tegasnya.

Ia menilai, kasus ini bukan hanya soal perilaku individu Noel, melainkan juga potret bagaimana elite politik gagal memberi batasan moral kepada orang-orang dekatnya. Uchok menekankan, publik berhak menuntut pertanggungjawaban moral dari Jokowi maupun Prabowo atas kegaduhan yang timbul.

“Karena mereka, Noel jadi dekat dengan kekuasaan. Karena mereka juga, Noel bisa menjadi pejabat. Maka mereka harus ikut bertanggung jawab secara moral kepada rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menyampaikan keprihatinan atas terjeratnya pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Terlebih dalam isu K3 yang tengah menjadi perhatian nasional maupun global.

Irham juga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan cenderung lesu. Karena itu, lanjutnya, iklim investasi harus dijaga dengan baik.

“Tidak seharusnya masalah K3 dinegosiasikan di luar batas ketentuan yang ada. Keselamatan kerja menjadi salah satu pilar utama produktivitas dunia kerja dan kondusivitas investasi,” ujarnya saat dihubungi NU Online pada Kamis (21/8/2025)

Saat ini, juru bicara (jubir) KPK Budi Prasetyo KPK akan segera mengumumkan status Noel pada Jumat (22/8/2025) siang. Kemudian, KPK telah mengamankan total 22 kendaraan, yang terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). 

Di antara mobil yang disita terdapat Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, dan BMW 330i. Adapun jenis motor yang turut diamankan meliputi Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel, serta beberapa unit Vespa.