Nasional
Soal Penyelesaian 1965, PBNU Tegaskan Rekonsiliasi Alamiah
NU Online · Rabu, 31 Januari 2018 | 08:02 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat kunjungan dari Komnas HAM di lantai tiga, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). Pada pertemuan ini, Komnas HAM meminta masukan kepada PBNU terkait program prioritas Komnas HAM, salah satunya, ialah tentang peristiwa 1965.
Ketua PBNU H Robikin Emhas mengatakan, dalam pandangan NU terkait pelanggaran HAM masa lalu, khususnya soal pelanggaran HAM berat pada 1965, maka spektrum penyelidikannya tidak boleh berhenti pada peristiwa 1965.
Menurutnya, kalau penyelidikan pelanggaran HAM berat hanya di 1965 saja, maka yang terungkap adalah tidak merepresentasikan realitas sesungguhnya saat itu.
"Karena 1965 bukan faktor tunggal. Faktor-faktor itu tidak hanya terjadi di tahun 1965," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut sebaiknya dilakukan melalui rekonsiliasi alamiah dibanding dengan membawa ke jalur pengadilan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi masukan dari pengurus PBNU ke Komnas HAM agar tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan keutuhan bangsa sebagai pegangan.
"Itu tadi kita jadikan pegangan," katanya.
Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum PBNU H Mochammad Maksum Machfoedz, Wakil Sekretaris PBNU H Masduki Baedowi, dan Isfah Abidal Azis.
Sementara dari pihak Komnas HAM hadir Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik didampingi seluruh jajarannya. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat kunjungan dari Komnas HAM di lantai tiga, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (30/1). Pada pertemuan ini, Komnas HAM meminta masukan kepada PBNU terkait program prioritas Komnas HAM, salah satunya, ialah tentang peristiwa 1965.
Ketua PBNU H Robikin Emhas mengatakan, dalam pandangan NU terkait pelanggaran HAM masa lalu, khususnya soal pelanggaran HAM berat pada 1965, maka spektrum penyelidikannya tidak boleh berhenti pada peristiwa 1965.
Menurutnya, kalau penyelidikan pelanggaran HAM berat hanya di 1965 saja, maka yang terungkap adalah tidak merepresentasikan realitas sesungguhnya saat itu.
"Karena 1965 bukan faktor tunggal. Faktor-faktor itu tidak hanya terjadi di tahun 1965," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut sebaiknya dilakukan melalui rekonsiliasi alamiah dibanding dengan membawa ke jalur pengadilan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi masukan dari pengurus PBNU ke Komnas HAM agar tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan keutuhan bangsa sebagai pegangan.
"Itu tadi kita jadikan pegangan," katanya.
Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum PBNU H Mochammad Maksum Machfoedz, Wakil Sekretaris PBNU H Masduki Baedowi, dan Isfah Abidal Azis.
Sementara dari pihak Komnas HAM hadir Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik didampingi seluruh jajarannya. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
