Pengamat: Program Koperasi Desa Merah Putih Perlu Pengawasan dan Pembinaan Serius

Jakarta, NU Online

 

Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan 80.000 program Koperasi Desa Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

 

Koperasi ini diklaim akan menciptakan 2 juta lapangan pekerjaan, mencegah masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) dan rentenir hingga menawarkan keuntungan Rp1 miliar per tahun.

 

Pengamat isu Perdesaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunaji Zamroni mengungkapkan kebijakan nasional harus dimaksimalkan oleh pemerintah pusat hingga daerah.

 

"Ini yang mestinya semua pihak ikut terlibat dalam mengoptimalkan itu mengawasinya. Misalnya pemerintah di tingkat pusat daerah jangan berhenti sampai dilaunching tapi harus memerankan sebagai pihak yang membina dann mengawasi," kata Sunaji kepada NU Online, Jumat (11/7/2025).

 

Sunaji mengatakan pembinaan memastikan arah usaha koperasi betul-betul seperti yang diharapkan dalam kebijakan itu menyerap tenaga kerja, memberikan ekonomi sirkular di lokal desa sehingga akan mendapatkan menambah pendapatan di beberapa orang yang terlibat atau masyarakat sekitar sehingga angka kemiskinan berkurang. 

 

"Hal itu perlu dibina oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, daerah dan desa jangan hanya mengiyakan pembentukan ini tetapi harus melanjutkan. Saya kita harus dioptimalkan," jelasnya.

 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak memungkiri bahwa ada tantangan negatif dan potensi korupsi pada Koperasi Desa Merah putih bila terdapat malaadministrasi, tetapi ia meminta tak ada kecurigaan terhadap program tersebut.

 

"Keberanian lawannya keraguan-keraguan. Terus curiga, ini entar begini-begini. Kita tahu bahwa ada problematika itu, bukan enggak tahu. Cuman jangan bahasanya kecurigaan, karena output-nya jelas," kata Budi Arie dalam diskusi publik di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

 

Dilansir dari laman resmi Koperasi Desa Merah Putih, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

 

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

 

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.