Kiai Ma’ruf Amin Tagih Janji Prabowo Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Ekonomi Syariah.

Menurutnya, keberadaan badan tersebut penting untuk memperkuat dan mengarahkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade ke depan.

"Pak Prabowo bilang kepada saya, 'Saya masih punya utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini’," ujar Kiai Ma’ruf dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI, dikutip NU Online pada Rabu (13/8/2025).


Ia menjelaskan, badan tersebut nantinya akan menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi syariah lintas sektor. Selain itu, lembaga ini diharapkan mampu memastikan nilai-nilai syariah terintegrasi dalam seluruh kebijakan ekonomi nasional.

"Supaya jalannya semua ini melalui Badan Ekonomi Syariah," katanya.

Selain menagih janji pembentukan badan khusus, Kiai Ma'ruf mendorong lahirnya Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif.

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini masih terpisah-pisah dalam sektor perbankan, asuransi, dan lainnya, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu payung hukum.

"Dengan undang-undang ini, ekonomi syariah bisa masuk ke semua aspek. Tidak terpisah-pisah lagi," ujarnya.

Ia menegaskan, pembentukan regulasi dan badan khusus ini harus diiringi peningkatan literasi serta inklusi, agar masyarakat yang selama ini belum mengakses layanan keuangan syariah dapat segera beralih.

Kiai Ma’ruf optimistis Indonesia mampu menjadi pusat ekonomi syariah nomor satu di dunia dalam 1–2 tahun ke depan, mengingat saat ini sudah berada di peringkat tiga.

"Kalau dari peringkat 15 ke 3 bisa kita capai, dari 3 ke 1 itu cuma dua lompatan," tegasnya.

Menurutnya, perjalanan ini memerlukan gerak yang konsisten. Ia mengibaratkan dengan kisah Siti Maryam dalam Al-Qur’an, yang diminta untuk menggoyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh.

"Kerja manusia itu gerak saja. Urusan hasilnya, itu urusan Allah," terang Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Pada forum yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penguatan ekosistem ekonomi syariah Indonesia dibangun di atas tiga pilar, yaitu rantai nilai halal (halal value chain), keuangan syariah, serta dana sosial dan literasi inklusif. Kementerian Keuangan, lanjutnya, akan mengoptimalkan APBN untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor tersebut.

Sri Mulyani mencontohkan, berbagai program seperti Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan industri halal dapat menjadi wadah penerapan prinsip ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

"Wadahnya sudah ada, tugas kita adalah menginfus nilai-nilai syariah di dalamnya," tegasnya.