Investasi Asing di Indonesia Lesu, Pemerintah Kini Andalkan Investor Lokal

Jakarta, NU Online 

Pemerintah mengakui bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia mengalami perlambatan signifikan pada Triwulan II 2025. Di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat dan tensi geopolitik internasional, pemerintah kini mengandalkan kekuatan investor dalam negeri untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa perlambatan PMA dipicu oleh ketatnya persaingan antarnegara dalam menarik investasi global, terlebih setelah kebijakan-kebijakan proteksionis kembali mencuat di sejumlah negara besar.

"Memang persaingan untuk menarik investasi ini semakin meningkat semakin tinggi, saat bersamaan banyak kebijakan-kebijakan, termasuk AS yang ingin menarik investasinya kembali ke AS," ungkap Rosan dalam konferensi pers capaian realisasi investasi dikutip dari Youtube Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada Rabu (30/7/2025).

Selain kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rosan menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik turut memengaruhi kehati-hatian investor dalam menanamkan modal. Namun, di tengah tantangan ini, Indonesia masih memiliki daya tahan berkat kontribusi kuat dari investor lokal.

"Alhamdulillah kalau kita lihat di saat geopolitik yang sedang tinggi, para investor domestik atau lokal ini mempunyai kekuatan yang besar. Dalam rangka mereka juga meningkatkan perannya berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Data Kementerian Investasi menunjukkan bahwa dari total realisasi investasi sebesar Rp477,7 triliun sepanjang Triwulan II 2025, sebanyak Rp275,5 triliun atau 57,7 persen berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) hanya mencatat angka Rp202,2 triliun atau 42,3 persen.

Menurut Roslan artinya investor lokal kini menjadi tulang punggung utama dalam perekonomian nasional, di tengah merosotnya minat investor asing akibat ketidakpastian global.

"Kita kan ingin supaya para investor dalam negeri ini juga lebih menikmati hasil yang ada di Indonesia ini lebih besar. Dan adanya sinergi dengan Danantara kita lihat juga ini menimbulkan confidence yang lebih tinggi bagi pengusaha lokal. Kami melihatnya yang penting angka itu tetap sesuai dengan target investasi yang kami canangkan," tambah Rosan.

Distribusi investasi juga menunjukkan tren desentralisasi. Wilayah luar Jawa mencatat realisasi sebesar Rp240,2 triliun atau 50,3 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa yang menyerap Rp237,5 triliun atau 49,7 persen.

Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan hilirisasi sebagai prioritas utama. Dari total investasi, Rp144,5 triliun atau 30,2 persen diserap oleh sektor hilirisasi, yang didominasi oleh sektor mineral (Rp96,2 triliun), khususnya nikel, tembaga, dan bauksit.

Meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Rosan tidak menampik bahwa ketidakpastian regulasi masih menjadi sorotan investor asing. Hal ini menjadi pekerjaan rumah serius jika Indonesia ingin tetap kompetitif dalam perebutan modal internasional.

"Memang tidak bisa dimungkiri, geopolitik yang meningkat ini tentunya mempengaruhi investasi di seluruh dunia," kata Rosan.

Pemerintah tengah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Setelah kita melakukan beberapa kali pemaparan, presentasi, melibatkan 18 kementerian lainnya, akhirnya mereka memahami pentingnya untuk melakukan hal itu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang ada," jelasnya.

Hingga pertengahan tahun, capaian investasi baru menyentuh 25,1 persen dari total target nasional 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun.

Kementerian Investasi juga mengklaim telah keberhasilan menyerap 665.764 tenaga kerja Indonesia, menandakan bahwa investasi yang masuk memiliki dampak terhadap perekonomian rakyat.