Internasional

Ngebut Kesiapan Armuzna, Klinik Kesehatan Haji Diupayakan Bisa Kembali Beroperasi

NU Online  ·  Senin, 2 Juni 2025 | 21:05 WIB

Ngebut Kesiapan Armuzna, Klinik Kesehatan Haji Diupayakan Bisa Kembali Beroperasi

Menag Nasaruddin Umar saat mengecek kesiapan ambulans di KKHI Makkah, 1 Juni 2025. (Foto: MCH 2025)

Makkah, NU Online

 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan dirinya sedang bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi terkait Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Nasaruddin berharap KKHI Makkah dapat segera beroperasi kembali.

 

"Ada regulasi baru bahwa klinik kita ini tidak bisa beroperasi. Seluruh pasien yang mengalami masalah itu harus dirujuk ke rumah sakit Saudi," kata Nasaruddin di KKHI Makkah, Ahad (1/6/2025).

 

Nasaruddin mengatakan dirinya telah bertemu dengan Menteri dan jajaran pejabat Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Nasaruddin mengatakan dirinya telah meminta agar Saudi memberikan dispensasi agar KKHI bisa beroperasi.

 

"Kami minta betul supaya klinik kami ini dibuka kembali setelah kemarin tidak boleh beroperasi. Alasan kami pertama bahwa banyak pasien kita ini menahan sakitnya karena takut ke rumah sakit karena ke sana kan tidak ada temannya, tidak ada siapa-siapa, bahasanya pun tidak komunikatif walaupun mungkin ada dokter yang mengawal tapi dia lebih safe dirawat dokternya sendiri," ujarnya.

 

Nasaruddin meminta agar KKHI bisa dibuka. Dia mengatakan Menteri Kesehatan Saudi telah memberi lampu hijau terkait hal itu.

 

"Nah, kami mencoba negosiasi kalau bisa kami diizinkan memanfaatkan klinik ini karena memang dari tahun ke tahun sangat membantu ini. Akhirnya Menteri Kesehatannya tadi itu mengiyakan, oke kalau itu memang dianggap baik," tuturnya.

 

Nasaruddin mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya agar KKHI mendapat izin dari instansi terkait lainnya. Dia menyebut layanan kesehatan bagi jemaah merupakan prioritas pemerintah Indonesia.

 

"Insyaallah kita akan bernegosiasi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Menteri bisa menjadi kenyataan karena di sini kan ada dua hal, satu masalah kesehatannya, Menteri Kesehatannya oke, tapi menyangkut masalah fasilitasnya itu terkait dengan keamanan kebakaran dan sebagainya itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Kami akan coba negosiasi semua," ujar Menag.