Lebih 1,3 Juta Siswa Palestina Masuk Tahun Ajaran Baru Sekolah Hari Ini

NU Online · Senin, 26 Agustus 2019 | 08:30 WIB

Lebih dari 1,3 juta siswa Palestina Palestina di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat masuk sekolah untuk tahun ajaran baru pada Ahad (25/8) kemarin waktu setempat. (Riham Jafari/UNRWA)

Download PDF

Yerusalem, NU Online

Selama ini tanah Palestina selalu bergejolak. Seolah tidak ada perdamaian di sana. Kerap kali masyarakat Palestina yang melakukan aksi protes menuntut pengembalian tanah mereka yang diduduki berakhir bentrokan dengan pasukan Israel. Tidak jarang pula, pasukan Israel yang mengusik masyarakat Palestina sehingga melakukan perlawanan.

Di tengah kondisi yang tidak menentu seperti itu, lebih dari 1,3 juta siswa Palestina di seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat masuk sekolah untuk tahun ajaran pada Ahad (25/8) kemarin waktu setempat.

Para siswa Palestina tersebut akan belajar di sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah yang dikelola badan-badan internasional. Menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, Ahad (26/8), sebanyak 853.300 siswa akan belajar di sekolah yang dikelola pemerintah Palestina dan 150 ribu siswa bersekolah di sekolah swasta. Sementara sisanya -100 ribu siswa- belajar di sekolah-sekolah yang dikelola Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Juru bicara Kementerian Pendidikan Palestina, Sadeq Khdour, mengatakan, meski pemerintah Palestina mengalami krisis keuangan namun pihaknya bisa mengangkat 1.800 guru dan 116 kepala sekolah untuk mengganti mereka yang telah pensiun di sekolah negeri serta menampung pertumbuhan siswa yang mendaftar pada tahun ajaran baru kali ini. Di samping itu, ada 24 sekolah baru yang dibangun pada tahun ini.

Sadeq menjelaskan, pihaknya tidak akan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Palestina. Termasuk membangun sekolah baru dan memberikan bantuan keuangan kepada sekolah yang sudah ada.

Saat ini, pemerintah Palestina tengah mengalami krisis. Terutama setelah pemerintah Israel menahan uang pajak barang senilai 10 juta dolar AS setiap bulannya, yang sebetulnya milik pemerintah Palestina. Israel sengaja menangguhkan uang pajak tersebut sebagai bentuk protesnya kepada pemerintah Mahmoud Abbas yang terus membagian sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di Israel.

Sebelumnya, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan memecat semua penasihatnya karena tidak mampu menggaji mereka. Namun, tidak ada laporan lebih lanjut mengenai berapa jumlah penasihat presiden yang dipecat.

Seorang analis politik Palestina, Jihad Harb, menilai, langkah tersebut sengaja diambil untuk mengurangi pengeluaran kantor kepresidenan Palestina. “Abbas ingin mengurangi pengeluaran kantornya dengan mengambil langkah-langkah penghematan demi menghadapi krisis anggaran saat ini," katanya, diberitakan AFP, Selasa (20/8) lalu.

Pewarta: Muchlishon

Editor: Fathoni Ahmad

: A Muchlishon Rochmat

Editor: Patoni

Terpopuler

KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H

Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September

Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media

KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019

IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar

Terkini