Jakarta, NU Online

Kelompok Hamas bersikeras tidak akan menyetujui kesepakatan apapun tanpa penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza dan penghentian permanen perang, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina sejak Oktober 2023. Demikian dilansir dari Al Jazeera yang dikutip NU Online pada Rabu (2/7/2025).

Hal tersebut merupakan respons Hamas atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan gencatan senjata 60 hari di Gaza.

"Perwakilan saya mengadakan pertemuan yang panjang dan produktif dengan Israel hari ini di Gaza. Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Gencatan Senjata 60 Hari, di mana kami akan bekerjasama dengan semua pihak untuk mengakhiri Perang," tulisnya dalam postingan di akun TruthSocial miliknya, dikutip NU Online pada Rabu (2/7/2025).

Trump juga memperingatkan Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut sebelum kondisinya semakin memburuk.

“Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini, karena kesepakatan ini tidak akan membaik —melainkan akan menjadi semakin buruk,” katanya.

Menurut Trump, tawaran itu adalah keputusan yang terbaik dan terakhir yang mungkin akan mendapat tanggapan skeptis dari Hamas. Bahkan sebelum berakhirnya gencatan senjata terlama dalam perang itu pada bulan Maret, Trump telah berulang kali mengeluarkan ultimatum dramatis untuk menekan Hamas agar menyetujui jeda yang lebih lama dalam pertempuran yang akan mengakibatkan pembebasan lebih banyak sandera dan pengembalian lebih banyak bantuan kepada penduduk sipil Gaza.

Qatar dan Mesir, kata Trump, juga berusaha sangat keras untuk membantu mewujudkan perdamaian. Kata Trump, kedua negara tersebut juga akan menyampaikan proposal akhir.

Melansir Associated Press, Trump mengumumkan perkembangan tersebut saat ia bersiap menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berunding di Gedung Putih pada hari Senin mendatang. Pemimpin AS tersebut telah meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel dan Hamas untuk menjadi penengah gencatan senjata dan perjanjian penyanderaan serta mengakhiri perang di Gaza.

Sementara pada hari Selasa (1/7/2025), Trump mengulangi harapannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas minggu depan.

Ketika ditanya apakah sudah waktunya untuk menekan Netanyahu agar menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata, Trump mengatakan perdana menteri Israel siap untuk mencapai kesepakatan.

"Saya kira kita akan mencapai kesepakatan minggu depan," ujarnya pada wartawan saat mengunjungi fasilitas penahanan imigrasi baru di Florida. 

Melansir Al Jazeera, Pejabat Senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan tekanan Trump terhadap Israel akan menjadi kunci bagi setiap terobosan dalam upaya gencatan senjata yang terhenti.

“Kami menyerukan kepada pemerintah AS untuk menebus dosanya terhadap Gaza dengan menyatakan diakhirinya perang,” katanya.

Situasi putus asa di Gaza memang telah meningkatkan tekanan pada para pemimpin dunia untuk mengamankan kesepakatan yang akan mengakhiri perang.

Mediator utama Qatar dilaporkan telah mengirimkan proposal terbaru kepada Hamas dan Israel. Menurut Axios, proposal tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari dan pembebasan 10 tawanan, dan akan menjadi dasar negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang secara permanen dan pemerintahan baru bagi Gaza.

Sementara Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, sekutu Netanyahu, berada di Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat senior mengenai gencatan senjata Gaza, Iran dan masalah lainnya.

Pembicaraan antara Israel dan Hamas telah berulang kali menemui jalan buntu karena satu hal yang menjadi titik kritis utama. Hamas mengatakan pihaknya bersedia membebaskan semua sandera dengan imbalan penarikan penuh pasukan Israel dan diakhirinya perang di Gaza. Namun Israel menolak tawaran itu, dengan mengatakan pihaknya akan setuju untuk mengakhiri perang jika Hamas menyerah, melucuti senjata, dan mengasingkan diri. Namun hal tersebut juga ditolak oleh kelompok Hamas.