Jakarta, NU Online
Tujuh orang tokoh adat dari Timika, Papua, Kamis, 10 Nopember 2011, berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka datang untuk berbagi cerita atas kondisi sebenarnya yang tengah dialami. Mereka minta NU agar bisa menjembatani dalam pencarian penyelesaian terbaik.
Tujuh orang tokoh adat yang datang berasal dari dua suku besar asli Timika, yaitu Amungme dan Kamoro. Dua suku tersebut adalah kelompok masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi pertambangan emas PT. Freeport, namun sejauh ini tak menikmati kesejahteraan yang semestinya didapatkan.
<>"Mereka cerita di sana masih ada penembakan, masih ada potret kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Mereka hidup miskin di daerah yang kaya raya," tegas Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj seusai pertemuan.
Dari pertemuan tersebut Kiai Said menambahkan, NU akan berusaha menyampaikan keluahan masyarakat Papua ke Pemerintah. Wewenang penyelesaian konflik di Papua diakuinya berada di tangan Pemerintah.
"Kepada siapa saja di pemerintahan yang saya kenal, masalah mereka akan saya sampaikan. NU itu untuk semuanya, semua rakyat Indonesia, termasuk mereka yang di Papua," sambung Kiai Said.
Sementara untuk penyelesaian konflik di Papua, Kiai Said meminta agar Pemerintah bersedia turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya. Upaya-upaya diplomasi dianggapnya tidak akan banyak berhasil, apabila antara masyarakat Papua dan Pemerintah tidak bertemu dan duduk bersama.
"Presiden dulu banyak berjanji untuk menyelesaiakan permasalahan di Papua. Buktikan itu," tuntasnya tegas.
Redaktur      : Emha Nabil Haroen
Kontributor   : Samsul Hadi
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua