Warta
HALAQAH PRA MUKTAMAR
Transaksi Syariah Banyak yang Belum Sesuai Kaidah
NU Online · Kamis, 20 Agustus 2009 | 12:17 WIB
Jakarta, NU Online
Meskipun perbankan syariah saat ini telah berkembang pesat di Indonesia, tetapi jika ditinjau dari kesesuaiannya dengan persyaratan syariah yang sebenarnya, ternyata banyak transaksi syariah yang belum sesuai kaidah ajaran agama dan lebih mirip perbankan konvensional.
“Banyak produk syariah yang prakteknya masih konvensional, istilahnya saja yang menggunakan bahasa Arab,” kata M Yusuf Wibisana, ketua Komite Akuntasi Syariah dalam halaqah bahtsul masail waqiiyyah yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (20/8).<>
Ia menuturkan, aturan transaksi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) cukup ketat untuk mencegah terjadinya maisir (spekulasi) dan ghoror (penipuan). Dijelaskannya, Malaysia termasuk negara yang sangat longgar dalam aturan transaksi ini sehingga seolah-olah perbankan syariahnya berkembang dengan pesat.
“Perbankan syariah sudah mencapai 18 persen di Malaysia sedangkan di Indonesia baru mencapai 3 persen, tetapi kita memiliki aturan yang lebih ketat,” jelasnya.
Yusuf yang juga menjadi partner di salah satu kantor akuntan publik terkenal ini menceritakan, koleganya di Malaysia pernah menemukan klausul perjanjian syariah yang masih ada kata-kata “interest” atau bunga, yang lupa dihapus. Hal ini semakin menunjukkan belum ada perubahan substansial pada sistem syariah yang sebenarnya.
Salah satu sarana untuk menjaga terselenggaranya transaksi perbankan syariah yang sesuai dengan kaidah akuntansi syariah adalah peran dari auditor yang mampu menjaga komitmennya untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. (mkf)
Meskipun perbankan syariah saat ini telah berkembang pesat di Indonesia, tetapi jika ditinjau dari kesesuaiannya dengan persyaratan syariah yang sebenarnya, ternyata banyak transaksi syariah yang belum sesuai kaidah ajaran agama dan lebih mirip perbankan konvensional.
“Banyak produk syariah yang prakteknya masih konvensional, istilahnya saja yang menggunakan bahasa Arab,” kata M Yusuf Wibisana, ketua Komite Akuntasi Syariah dalam halaqah bahtsul masail waqiiyyah yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (20/8).<>
Ia menuturkan, aturan transaksi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) cukup ketat untuk mencegah terjadinya maisir (spekulasi) dan ghoror (penipuan). Dijelaskannya, Malaysia termasuk negara yang sangat longgar dalam aturan transaksi ini sehingga seolah-olah perbankan syariahnya berkembang dengan pesat.
“Perbankan syariah sudah mencapai 18 persen di Malaysia sedangkan di Indonesia baru mencapai 3 persen, tetapi kita memiliki aturan yang lebih ketat,” jelasnya.
Yusuf yang juga menjadi partner di salah satu kantor akuntan publik terkenal ini menceritakan, koleganya di Malaysia pernah menemukan klausul perjanjian syariah yang masih ada kata-kata “interest” atau bunga, yang lupa dihapus. Hal ini semakin menunjukkan belum ada perubahan substansial pada sistem syariah yang sebenarnya.
Salah satu sarana untuk menjaga terselenggaranya transaksi perbankan syariah yang sesuai dengan kaidah akuntansi syariah adalah peran dari auditor yang mampu menjaga komitmennya untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
5
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
