Jakarta, NU Online
Dalam upaya menyelamatkan lingkungan dan hutan di Indonesia, pemerintah “wajib” bukan hanya “harus” melibatkan warga NU karena merekalah yang hidup disekitar hutan.
Demikian dikatakan oleh Ketua PBNU HM Rozy Munir dalam National Meeting dan Workshop Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU di Hotel Santika, Jakarta, Sabtu.
<>Dikatakan oleh Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi ini bahwa pengelolaan hutan harus dengan konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. “Ini seperti orang tua yang menanam pohon, nanti yang memetik hasilnya adalah anak cucunya,” tuturnya.
Pengembangan hutan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya ini juga terkait dengan Millenium Development Goals (MGD’s) yang mana pada tahun 2015 penduduk miskin harus sudah berkurang sebanyak 50 persen.
Pernyataan KH Rozy Munir tentang wajibnya melibatkan NU dalam penyelamatan lingkungan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Soenaryo, staff ahli Dephut yang menyatakan bahwa kerjasama ini untuk mempercepat program rehabilitasi hutan yang rusak.
Saat ini sudah dibagikan lebih dari 600 ribu bibit tanaman yang diberikan kepada nahdliyyin yang hidup di sekitar hutan. Dijelaskannya, meskipun kerjasama ini melibatkan Dephut dan Perhutani, tetapi tidak akan ada tumpang tindih karena sudah ada pembagian kerja yang jelas.
“Untuk kawasan hutan, kerjasamanya dengan perhutani sedangkan untuk kawasan di luar hutan, ditangani oleh departemen kehutanan,” paparnya. (mkf)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
