Warta
Rais Syuriah NU Sumbar Dikukuhkan sebagai Guru Besar
NU Online · Selasa, 22 Februari 2011 | 11:11 WIB
Padang, NU Online
Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat Prof. DR. Asasriwarni, MH dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Pengukuhan dilaksanakan di auditorium pasca sarjana, Senin (21/2).
Pidato Asasriwarni dengan judul Komparasi Wilayatul Mazhalim dengan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, menyebutkan, antara wilayatul mazhalim dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada segi persamaan dan perbedaannya. />
“Persamaannya, keduanya merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara kezaliman penguasa terhadap warganya. Sedangkan perbedaannya, terlihat dari pelaksanaannya,” kata Asasriwarni.
Dikatakan, pelaksanaan PTUN di Indonesia berbeda dengan konsep wilayatul mazhalim. Wilayatul mazhalim lebih mengedapan substansi dalam upaya menegakkan hukum. Sedangkan PTUN terlihat lebih mengedapan proses, sistem, dan masih terkontaminasi oleh berbagai kendala. Munculnya kendala dimaksud disebabkan oleh peraturannya sendiri dan kendala lapangan.
“Kelemahan peraturan seharusnya diatasi dengan revisi. Secara sederhana dapat dikatakan pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia belum optimal karena dihadapkan kepada beberapa kendala, bak teknis maupun yuridis,” tutur Asasriwarni.
Asasriwarni menyarankan, segenap stakeholder dan pihak terkait berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia. Sehingga sasaran dari eksistensi PTUN dapat tercapai. Salah satu upaya dapat dilaksanakan dengan mengadopsi konsep wilayatul mazhalim untuk diterapkan di PTUN di Indonesia.
Asasriwarni kelahiran Mahat Kabupaten 50 Kota 27 Maret 1952 memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah IAIN IB Padang tahun 1978. selanjutnya dipromosikan menjadi Kasubag Umum Fak. Syariah (1978-1981), Sekretaris Jurusan PEradilan Agama (1983-1984), Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN IB (1984-1989), PD III Fak. Syari’ah (1990-1994 dan 1994-1998), PD II Syaria’ah (1998-2000), PD I Syari’ah (2000-2002), PR III IAIN IB (2002-2007).
Selain berkarir di IAIN IB, Asasriwarni aktif di berbagai organisasi. Dimulai sebagai Ketua Ikatan Pelajar NU (IPNU) di MTI Tabek Gadang, Ketum HMI Cabang BUkittinggi (1974-1975), Wakil Ketua Dewan Mahasiswa IAIN IB Padang (1976-1978), Sekretaris Umum Badko HMI Sumbar Riau (1976-1978), Sekretaris Umum Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Wakil Sekretaris MUI Sumbar (1984-1989), Wakil Ketua Kwarda Pramuka Sumbar (2003-sekarang), Pengurus ICMI Sumbar (2007-sekarang), Pengurus PPIM Sumbar (2002-sekarang), Pengurus BAZ Sumbar (2001-sekarang), Presidium KAHMI Sumbar (2001-sekarang), Wakil Rais Syuriah PWNU Sumbar (2005-2010) dan Rais Syuriah PWNU Sumbar (2010-2015). (arm)
Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat Prof. DR. Asasriwarni, MH dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Pengukuhan dilaksanakan di auditorium pasca sarjana, Senin (21/2).
Pidato Asasriwarni dengan judul Komparasi Wilayatul Mazhalim dengan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, menyebutkan, antara wilayatul mazhalim dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada segi persamaan dan perbedaannya.
“Persamaannya, keduanya merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara kezaliman penguasa terhadap warganya. Sedangkan perbedaannya, terlihat dari pelaksanaannya,” kata Asasriwarni.
Dikatakan, pelaksanaan PTUN di Indonesia berbeda dengan konsep wilayatul mazhalim. Wilayatul mazhalim lebih mengedapan substansi dalam upaya menegakkan hukum. Sedangkan PTUN terlihat lebih mengedapan proses, sistem, dan masih terkontaminasi oleh berbagai kendala. Munculnya kendala dimaksud disebabkan oleh peraturannya sendiri dan kendala lapangan.
“Kelemahan peraturan seharusnya diatasi dengan revisi. Secara sederhana dapat dikatakan pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia belum optimal karena dihadapkan kepada beberapa kendala, bak teknis maupun yuridis,” tutur Asasriwarni.
Asasriwarni menyarankan, segenap stakeholder dan pihak terkait berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia. Sehingga sasaran dari eksistensi PTUN dapat tercapai. Salah satu upaya dapat dilaksanakan dengan mengadopsi konsep wilayatul mazhalim untuk diterapkan di PTUN di Indonesia.
Asasriwarni kelahiran Mahat Kabupaten 50 Kota 27 Maret 1952 memulai karirnya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah IAIN IB Padang tahun 1978. selanjutnya dipromosikan menjadi Kasubag Umum Fak. Syariah (1978-1981), Sekretaris Jurusan PEradilan Agama (1983-1984), Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN IB (1984-1989), PD III Fak. Syari’ah (1990-1994 dan 1994-1998), PD II Syaria’ah (1998-2000), PD I Syari’ah (2000-2002), PR III IAIN IB (2002-2007).
Selain berkarir di IAIN IB, Asasriwarni aktif di berbagai organisasi. Dimulai sebagai Ketua Ikatan Pelajar NU (IPNU) di MTI Tabek Gadang, Ketum HMI Cabang BUkittinggi (1974-1975), Wakil Ketua Dewan Mahasiswa IAIN IB Padang (1976-1978), Sekretaris Umum Badko HMI Sumbar Riau (1976-1978), Sekretaris Umum Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Wakil Sekretaris MUI Sumbar (1984-1989), Wakil Ketua Kwarda Pramuka Sumbar (2003-sekarang), Pengurus ICMI Sumbar (2007-sekarang), Pengurus PPIM Sumbar (2002-sekarang), Pengurus BAZ Sumbar (2001-sekarang), Presidium KAHMI Sumbar (2001-sekarang), Wakil Rais Syuriah PWNU Sumbar (2005-2010) dan Rais Syuriah PWNU Sumbar (2010-2015). (arm)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
