Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Chozin Humaidy mengatakan, saat ini terjadi pergeseran paradigma politik dari politik pengabdilan dan perjuangan menjadi politik transaksional.
Chozin Humaidy mengatakan hal itu ketika membuka Musyawarah Wilayah VI Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, di Cirebon, Selasa (22/2). Menurut Chozin, reformasi politik sejatinya adalah untuk memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial yang semakin dewasa.
/>
"Namun dalam perjalanannya, politik telah dimaknai sebagai liberalisasi politik sehingga melahirkan fragmentasi politik yang merupakan anak kandung dari sekularisasi politik. Sehingga ideologi politik tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan politik, terangnya.
Karena itu, Chozin mengingatkan, pada pelaksanaan Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Jawa Barat ini untuk mengedepankan politik pegadian dengan melaksanaan pemilihan secara adil dan demokratis. Chozin juga meminta kepada semua pihan yang terlibat pada plaksanaan musyawarah wilayah itu untuk menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.
"Padahal politik tanpa ideologi akan menjadi liar, kehilangan substansi dan nilai luhur politik itu sendiri, bahkan bisa melahirkan politik oportunistik," katanya. Menurut Chozin, jika hal ini sampai terjadi maka cepat atau lambat akan menghancurkan moral dan karakter masyarakat.
Pada kesempatan itu hadir, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MPP PPP), Zarkasih Nur, Ketua DPP PPP Emron Pangkapi dan Ermalena, serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PPP yakni Ahmad Yani, Reni Marlinawati, Kurdi Mukri, dan Jajat Muslim. (ful)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua