Pemerintahan Baru Aceh Sikapi Hak Penguasaan Hutan
NU Online · Kamis, 28 Desember 2006 | 10:17 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintahan baru Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) akan bersikap tegas terhadap pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NAD yang unggul dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu akan berusaha menertibkan setiap pengelolaan hutan.
“Untuk memperbaiki akhlak pejabat dan pengusaha hutan, kita akan panggil mereka setelah kita dilantik,” tegas Nazar—demikian panggilan akrabnya--dalam seminar Refleksi 2 Tahun Tsunami Aceh di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
<>Nazar perlu menegaskan hal itu mengingat praktik pembalakan liar (illegal logging) terhadap hutan-hutan di wilayahnya sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, musibah banjir yang terjadi di sebagian daerah di NAD merupakan akibat dari akumulasi penggundulan hutan yang berlangsung terus menerus.
“Banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur datang dari Leuseur, membawa potongan-potongan kayu yang tidak dikenal oleh warga. Potongan-potongan kayu itu menghancurkan rumah warga,” ujar Nazar.
Nazar menilai positif langkah Penjabat Gubernur NAD Mustafa Abubakar yang menolak 5 HPH di Aceh. Namun, menurut dia, langkah itu belum cukup mengimbangi praktik pembalakan liar yang merajarela di Aceh serta lemahnya penegakan hukum.
Nazar berharap LSM di bidang lingkungan hidup mampu membuktikan komitmennya. Pemerintah daerah Aceh, katanya, akan membutuhkan dukungan mereka untuk menekan pengusaha hutan yang nakal. “Jangan diam-diam ikut berkonspirasi,” cetusnya mewanti-wanti. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
