NU Jatim Bahas Ambalat, Pilkada dan Tsunami

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membahas sengketa Ambalat, mark up APBD, pilkada langsung, dan dampak tsunami dalam Bahsul Masail (pembahasan masalah dari perspektif hukum Islam) di Pesantren Sidogiri, Pasuruan pada 9-10 Jun 2005.

"Bahsul masail itu diikuti peserta dari 49 pesantren dan akademisi dari delapan universitas di lingkungan NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar kepada di Surabaya, Kamis, menjelang keberangkatan ke Pasuruan.

Didampingi Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Jatim KH Yasin Asmuni, ia menjelaskan bahsul masail di Sidogiri itu dibagi dalam dua komisi yakni komisi A dan B yang masing-masing komisi membahas sepuluh masalah.

"Masalah yang dibahas komisi A antara lain mark up APBD termasuk berdosa atau tidak dan termasuk tindakan apa dalam hukum Islam," katanya.

Di komisi A, katanya, juga dibahas sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia. "Siapa yang berhak menentukan batas wilayah, bagaimana cara yang benar untuk mempertahankan hak, dan bagaimana sikap atas sengketa di antara sesama negara muslim," katanya.

Dalam komisi itu pula, katanya, akan dibahas boleh-tidaknya menggusur PKL untuk alasan ketertiban umum dan hukum membakar mayat dalam kaitan korban tsunami di Aceh serta siapa yang berhak menangani anak  yatim dari korban tsunami.

"Untuk komisi B, masalah yang dikaji antara lain pilkada dalam kaitan dengan uang sebagai alas an memilih, batas money politics dalam pengerahan massa, lobi pejabat, ulama, dan tokoh masyarakat, serta uang untuk tim sukses," katanya.

Dalam komisi B, katanya, juga dibahas gender dalam pandangan Islam, pesangon terkait jabatan, penjualan aset-aset negara seperti privatisasi BUMN, dan pemutihan utang kepada negara.

"Karena banyaknya masalah terkait pemerintahan, kami mengundang Sekdaprop Jatim Dr H Soekarwo SH MHum untuk berbicara di hadapan peserta guna memberikan masukan sebelum status hukum diputuskan," katanya.(ant/mkf)