Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) akan mencoba mengembangkan koperasi jasa keuangan berbasis ekonomi syariah. Badan usaha bersama tersebut rencananya akan dibentuk di setiap pengurus cabang NU (setingkat kota/kabupaten) se-Indonesia mulai tahun ini.
“Targetnya, tahun depan, setidaknya sudah ada 100 koperasi keuangan syariah NU se-Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Besar NU, Mustofa Zuhad, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/7) kemarin.<>
Sumber permodalannya, kata Mustofa, akan didapat dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI. Program itu diharapkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian warga NU, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan.
Ia menjelaskan, KUR merupakan program pemerintah yang diresmikan pada akhir 2007 silam. Pemerintah, melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), merupakan penjamin dalam kredit itu.
Kredit itu disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.
“KUR ini tanpa agunan. Sehingga, tidak mungkin kita (NU) tidak bisa mengaksesnya,” terang Mustofa.
Pada tahap awal, KUR melibatkan 6 bank: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. (rif)
Nahdlatul Ulama (NU) akan mencoba mengembangkan koperasi jasa keuangan berbasis ekonomi syariah. Badan usaha bersama tersebut rencananya akan dibentuk di setiap pengurus cabang NU (setingkat kota/kabupaten) se-Indonesia mulai tahun ini.
“Targetnya, tahun depan, setidaknya sudah ada 100 koperasi keuangan syariah NU se-Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Besar NU, Mustofa Zuhad, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/7) kemarin.<>
Sumber permodalannya, kata Mustofa, akan didapat dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI. Program itu diharapkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian warga NU, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan.
Ia menjelaskan, KUR merupakan program pemerintah yang diresmikan pada akhir 2007 silam. Pemerintah, melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), merupakan penjamin dalam kredit itu.
Kredit itu disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp 500 juta per debitur.
“KUR ini tanpa agunan. Sehingga, tidak mungkin kita (NU) tidak bisa mengaksesnya,” terang Mustofa.
Pada tahap awal, KUR melibatkan 6 bank: PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua
