Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, menyatakan, mantan Presiden, HM Soeharto atau Pak Harto, harus dimaafkan saja jika memiliki kesalahan pidana, mengingat kondisinya yang sudah tua dan sakit.
"Tapi kasus perdata seperti korupsi, maka harus tetap dilanjutkan. Asalkan benar-benar ada buktinya," katanya sesuai menjadi pembicara dalam diskusi soal kebebasan beragama di kantor lembaga Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jakarta, Senin (21/1).<>
Ia mengingatkan, untuk kasus perdata seperti korupsi, jika benar-benar terbukti maka uang itu harus dikembalikan kepada negara.
"Sedangkan kasus hukumnya dibebaskan saja, dan uangnya dikembalikan," kata Rais Syuriyah PBNU itu.
Terkait kasus pidana seperti tindakan represif yang telah dilakukan semasa Pak Harto memimpin, ia menegaskan lebih baik dimaafkan saja.
"Biarkan saja, di hadapan Allah akan ada penyelesaiannya," katanya.
Ketika ditanya apakah MUI akan memberikan imbauan resmi kepada umat muslim di tanah air untuk memaafkan mantan orang nomor satu di tanah air itu, ia menjawab hal itu belum ada.
"Imbauan pemberian maaf kepada Pak Harto itu, hanya dilakukan secara pribadi individu MUI saja," katanya. (ant/nam)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
5
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua