Warta
Menneg PP: Penegakan Hukum soal Pornografi Masih Lemah
NU Online · Sabtu, 12 April 2008 | 17:39 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mengakui bahwa sulitnya memberantas film-film porno dan juga tayangan di media massa yang berbau pornografi, salah satu faktornya disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
"Law enforcement(penegakan hukum)-nya masih lemah," ujar Meutia di sela-sela acara diskusi Pornografi dan Citra Perempuan di Media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu (12/4) kemarin.<>
Meutia juga mengatakan bahwa persoalan mengurangi pornografi bukan cuma persoalan pemerintah. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah, DPR, maupun industri media perlu berkoordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Sejauh ini, ujarnya, perangkat hukum sudah bisa diakomodir untuk kepentingan tersebut seperti yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketegasan semua pihak saat ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia harus terus maju menuju cita-cita tanpa terlalu menghabiskan energi memikirkan persoalan-persoalan menyangkut pornografi.
Saat memberikan sambutannya sebelum membuka diskusi, Meutia mengatakan potret diri perempuan di media massa masih memperlihatkan adanya stereotip yang kenyataannya merugikan perempuan.
"Representasi perempuan atau citra perempuan di media massa cenderung tidak menguntungkan perempuan. Padahal, media massa dikatakan sebagai agen budaya yang sangat berpengaruh karena masyarakat mengonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang lebih banyak dari masa sebelumnya," ujarnya. (kcm/rif)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mengakui bahwa sulitnya memberantas film-film porno dan juga tayangan di media massa yang berbau pornografi, salah satu faktornya disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
"Law enforcement(penegakan hukum)-nya masih lemah," ujar Meutia di sela-sela acara diskusi Pornografi dan Citra Perempuan di Media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada Sabtu (12/4) kemarin.<>
Meutia juga mengatakan bahwa persoalan mengurangi pornografi bukan cuma persoalan pemerintah. Pihak-pihak terkait, baik pemerintah, DPR, maupun industri media perlu berkoordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Sejauh ini, ujarnya, perangkat hukum sudah bisa diakomodir untuk kepentingan tersebut seperti yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketegasan semua pihak saat ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia harus terus maju menuju cita-cita tanpa terlalu menghabiskan energi memikirkan persoalan-persoalan menyangkut pornografi.
Saat memberikan sambutannya sebelum membuka diskusi, Meutia mengatakan potret diri perempuan di media massa masih memperlihatkan adanya stereotip yang kenyataannya merugikan perempuan.
"Representasi perempuan atau citra perempuan di media massa cenderung tidak menguntungkan perempuan. Padahal, media massa dikatakan sebagai agen budaya yang sangat berpengaruh karena masyarakat mengonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang lebih banyak dari masa sebelumnya," ujarnya. (kcm/rif)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
5
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua
