Warta
Gus Solah: Gatara sebagai Bentuk Perlawanan Gus Dur
NU Online · Selasa, 9 Desember 2008 | 23:26 WIB
Jakarta, NU Online
Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara) yang dideklarasikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai merupakan bentuk perlawanan mantan presiden itu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, Gus Dur telah diperlakukan tidak adil oleh KPU.
Demikian dikatakan adik kandung Gus Dur yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Solahuddin Wahid (Gus Solah), di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (9/12).<>
"Mungkin itu bentuk perlawanan dari Gus Dur. Karena dia diperlakukan tidak adil secara hukum oleh KPU," ujar Gus Solah.
Gus Solah menjelaskan, ketidakadilan yang dialami Gus Dru bisa dilihat dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kemudian ditindaklanjuti KPU.
"Sejauh yang saya tahu, putusan MA itu mengakui Muktamar Semarang yang Dewan Syuro-nya Gus Dur. Tapi, secara de facto bukan, malah mengakui Muktamar Ancol," ungkapnya.
Keputusan tersebut dianggap Gus Solah salah. Karena dalam partai, yang paling penting adalah faktor hukum, bukan fisik partai. "Fisik itu menguasai kantor, gedung. Kalau secara hukum tidak diakui," terangnya.
Gus Dur sendiri mengatakan bahwa organisasi yang baru dibentuknya berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat, bukan partai politik. "Tetap fungsinya sebagai LSM," ujar Gus Dur.
Pendeklarasian Gatara itu dilakukan di kantor Wahid Institute, Jakarta, pada 3 Desember lalu. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut: Akbar Tandjung, Rizal Ramli, Sutiyoso, Yenny Wahid, dan lain-lain. (okz/rif)
Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara) yang dideklarasikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai merupakan bentuk perlawanan mantan presiden itu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, Gus Dur telah diperlakukan tidak adil oleh KPU.
Demikian dikatakan adik kandung Gus Dur yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Solahuddin Wahid (Gus Solah), di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (9/12).<>
"Mungkin itu bentuk perlawanan dari Gus Dur. Karena dia diperlakukan tidak adil secara hukum oleh KPU," ujar Gus Solah.
Gus Solah menjelaskan, ketidakadilan yang dialami Gus Dru bisa dilihat dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan kemudian ditindaklanjuti KPU.
"Sejauh yang saya tahu, putusan MA itu mengakui Muktamar Semarang yang Dewan Syuro-nya Gus Dur. Tapi, secara de facto bukan, malah mengakui Muktamar Ancol," ungkapnya.
Keputusan tersebut dianggap Gus Solah salah. Karena dalam partai, yang paling penting adalah faktor hukum, bukan fisik partai. "Fisik itu menguasai kantor, gedung. Kalau secara hukum tidak diakui," terangnya.
Gus Dur sendiri mengatakan bahwa organisasi yang baru dibentuknya berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat, bukan partai politik. "Tetap fungsinya sebagai LSM," ujar Gus Dur.
Pendeklarasian Gatara itu dilakukan di kantor Wahid Institute, Jakarta, pada 3 Desember lalu. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut: Akbar Tandjung, Rizal Ramli, Sutiyoso, Yenny Wahid, dan lain-lain. (okz/rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
