Sarbumusi: Satgas PHK Bukan Solusi, Pemerintah Diminta Fokus Pulihkan Ekonomi

Jakarta, NU Online

 

Presiden RI Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengantisipasi imbas kenaikan tarif impor yang diteken Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32 persen.

 

Menanggapi hal ini, Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan pembentukan satgas bukanlah solusi yang tepat.

 

"Saya tidak yakin (kalau dalam situasi normal) ada pengusaha yang ingin menutup usahanya (berikut mem-PHK) karyawannya," ujar Irham kepada NU Online, Rabu (9/4/2025).

 

Irham menyebut akar permasalahan sebenarnya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang sudah lesu bahkan beberapa bulan sebelum Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif resiprokal atas barang yang masuk ke negara tersebut.

 

"Ekonomi Indonesia sudah lesu darah jauh sebelum itu. Kebijakan Trump pasti akan memperparah situasi ekonomi Indonesia," kata dia.

 

Sarbumusi mengusulkan agar pemerintah fokus dalam urusan ekonomi termasuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya yang bisa dikonversi ke dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

 

"Bila Pemerintah serius, Satgas PHK sebenarnya tidak diperlukan karena ia hanya bersifat reaktif," jelasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membentuk satgas khusus yang mengurusi PHK. Ini adalah langkah antisipasi Indonesia dari ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan AS. 

 

Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usulan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada Selasa (8/4/2025). Gayung bersambut, Prabowo mengungkapkan usulan Said Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan.

 

Kepala Negara meminta kepada jajaran pemerintah untuk mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. 

 

Satgas PHK ini, kata Prabowo, akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.