Kopri PMII Kalbar Soroti Kekerasan Perempuan dan Anak
NU Online · Kamis, 12 Desember 2013 | 01:08 WIB
Pontianak, NU Online
Korp Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Kopri PMII) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kalimantan Barat menggelar dialog publik bertema “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Tantangan, Masalah, dan Solusi” di gedung DPD RI Kalbar, Kota Pontianak, Kalbar, Senin (9/12).
<>
Ketua Kopri PMII KalBar, Heni Kusmiati berharap kegiatan ini dapat memberi pencerahan terhadap para kader Kopri PMII. Menurut dia, kekerasan terhadap perempuan dan anak belum mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat.
Anggota DPD RI, Hairiah, menyampaikan, kekerasan dapat terjadi dalam keluarga manapun dan di manapun. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi banyak hal, tak sekadar dalam bentuk fisik, melainkan juga seksual dan psikologis.
Dia menambahkan, meski sudah tersedia banyak peraturan tentang KDRT namun kasus kekerasan dalam keluarga ini terus meningkat setiap tahunnya.
Chatarina dari Komisi Perlindungan Anak Indoesia (KPAI) menyatakan, kekerasan berasal dari tiga sumber, yakni disharmoni keluarga, ketidakstabilan emosi, dan pewarisan perilaku kekerasan. Menurut dia, harus ada penyadaran di tingkat keluarga tentang pentingnya anak dan masa depannya.
Selain itu, kata Chatarina, kampanye budaya anti-kekerasan mesti terus digalakkan, seiring dengan terus menciptakan berbagai wahana yang positif bagi anak, seperti kelompok belajar, kelompok hobi, dan lain-lain.
Menurut Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Kalbar Ali Fauzi, berbagai kasus kekerasan yang masih marak di Pontianak mesti segera diselesaikan karena kasus ini sangat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah. (Karsinah/Mahbib)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
3
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
4
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
5
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
6
Alokasi 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG Tuai Kritik, Disebut sebagai Kesalahan Besar Pemerintah
Terkini
Lihat Semua