Ketum PBNU: Program Pemerintah Lancar jika ‘Dimulai’ dari NU
NU Online · Kamis, 21 Februari 2019 | 14:20 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU, KH Hasid Aqil Siraj mengatakan bahwa PBNU seringkali membantu program pemerintah agar diterima kalangan masyarakat, terutama jika bersinggungan dengan hukum Islam.
Sepanjangn sejarah pemerintahan, NU kerap menjelaskan kepada masyarakat Indonesia mengenai sejumlah program pemerintah. “Segala sesuatu kalau dimulai dari NU beres tuh,” kata KH Said Aqil Siraj di PBNU pada acara istighostah yang digelar Lembaga Dakwah PBNU, Rabu (20/2).
Kiai said menyontohkan keterlibatan NU dalam membantu pemerintah ‘memuluskan’ programnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat. “Dulu pernah pemerintah mengagendakan program Keluarga Berencana, alot itu. Gak diterima oleh masyarakat. Sulit,” kata kiai Said. Penolakan masyarakat disebabkan oleh karena antara lain belum jelasnya aturan dalam Islam mengenai hukum tersebut.
Saat penolakan terjadi, NU kemudian menelaah program tersebut dalam kacamata agama untuk menemukan hukum Islam yang mengatur hukum KB.
“Begitu Musyawarah Nasional NU mengakomodir dan memutuskan kebolehannya dengan dalil untuk ngatur jarak antara anak dan kemaslahatan pendidikan anak, lalu dengan niat supaya menjaga kesehatan, dan juga untuk menjaga kondisi istri agar tetap terawat kesehatan dan kecantikannya. Maka sejak saat itu masyarakat menerima kebolehan menggunakan KB,” kata Kiai Said.
Namun sebaliknya, Kiai Said mengatakan jika KB dilakukan karena alasan takut tidak dapat memberi makan, maka hukum menggunakan KB dilarang. “Yang tidak boleh karena takut ngasih makan. Takut melarat. Ini yang tidak boleh. Khosyatal faqr atau takut melarat tidak boleh,” tegasnya.
“Baru setelah Munas memutuskan itu, program KB bisa jalan,” pungkasnya. (Ahmad Rozali)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
5
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
6
Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, DPR Tekankan Pentingnya Peran Posyandu dan RT/RW
Terkini
Lihat Semua