Di Tengah Gelombang PHK, Prabowo Janji Lindungi Pekerja Indonesia

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dalam negeri. Ia berjanji akan melindungi pekerja Indonesia.


"Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita," ucap Prabowo saat Acara HUT Ke-27 PKB di JCC Senayan, pada Rabu (24/7/2025).


Menurut Prabowo, situasi perekonomian dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Indonesia sedang berada di tengah tekanan ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.


Prabowo menyebut bahwa berbagai negara tengah menghadapi proses negosiasi yang tidak mudah dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Trump.


"Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot," tutur Prabowo.


Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepentingan nasional.


Ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia, seraya menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga demi kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir pihak.


"Percayalah, percayalah Indonesia akan bangkit, Indonesia akan berhasil. Percayalah, Presidenmu yang telah kau pilih akan bekerja sekeras-kerasnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia bukan kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," urai Prabowo.


Lebih dari 42 ribu orang di Indonesia kehilangan pekerjaan mereka sepanjang semester pertama tahun 2025, menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan RI.


Para pekerja dan karyawan, terutama mereka yang bekerja di sektor manufaktur dan padat karya, dihantui oleh masalah ketidakpastian kerja. Jumlah PHK tertinggi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Selama enam bulan pertama tahun 2025, lebih dari 7.000 orang di PHK di Jawa Barat.


Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli menegaskan, pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola dan penguatan integritas dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam menangani isu ketenagakerjaan, PHK dan BSU.


Ia menyatakan bahwa banyak faktor berkontribusi pada peningkatan jumlah PHK, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Dimulai dengan kontraksi pasar, perubahan dalam model bisnis perusahaan, dan masalah hubungan industrial internal perusahaan.