Di Istana Negara, Mahasiswa Desak Pemerintah Respons 17+8 Tuntutan Rakyat dan Kembalikan Militer ke Barak

Jakarta, NU Online

Para mahasiswa dari berbagai organisasi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah di Istana Negara Kamis (4/9/2025) malam. Mereka menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kalep mengatakan tuntutan dalam 17+8 harus bisa diimplementasikan segera oleh pemerintah. Ia juga mendesak pemerintah menegakkan supremasi sipil.

"Kami juga meminta pemerintah baik yudikatif, eksekutif, legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat mengawal tuntutan 17+8 beserta aspirasi lainnya.

"Ini harus tetap kita kawal," imbuhnya.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan bentuk tim investigasi.

"Kami juga dengan tegas menuntut dan menekan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," ujar Pasha dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.

Sementara itu, Ketua Umum PB PMII Shofiyullah Cokro meminta para mahasiswa yang ditangkap dalam aksi demonstrasi segera dibebaskan.

"Kita tidak takut untuk dipenjara akan tetapi yang kita takutkan ibu Pertiwi menangis melihat tukang ojek, petani, mahasiswa, buruhnya justru dipenjara oleh negerinya sendiri," ujarnya.

Cokro juga meminta kepada kader PMII dan lainnya segera melaporkan daftar aktivis yang dipenjara.

"Kepada kader-kader kita, sahabat, kawan-kawan yang masih menjalani proses itu silakan mendata di-report ke organisasi masing-masing untuk segera kita follow up kan," ujarnya.

Ketua PB HMI MPO Handy Muharram mendesak pemerintah segera mereformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil.

"Pemerintah harus berkomitmen menegakkan supremasi sipil," jelasnya.

Lebih dari 30 perwakilan mahasiswa hadir, mulai dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.

Pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah siap mendengarkan setiap aspirasi mahasiswa.

“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa. Jangan terjebak istilah atau diksi, sampaikan saja secara terbuka,” tegasnya.