Atasi Perusakan Hutan, Menhut Minta Bantuan Muslimat NU

Jakarta, NU Online
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku kesulitan melakukan upaya konservasi lingkungan di samping menangani pembalakan liar di berbagai daerah.  Zulkifli memohon ribuan peserta Rapat Kerja Nasional Muslimat NU untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memantau pelestarian hutan lindung, hutan konservasi serta pemanfaatan hutan produksi.
<>
“Kami berharap kerja sama yang pernah dijalin dengan Muslimat NU bisa dilanjutkan. Saat ini peran Muslimat sangat dibutuhkan dalam  memberi penjelasan dan penyadaran kepada masyarakat terutama di luar Jawa,” harap Zulkifli dalam Rakernas Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (30/5).

Menurutnya, saat ini banyak hutan lindung dan lingkungan konservasi dirusak warga dan sejumlah elit melalui pertambangan dan pembalakan liar serta penggunaan lahan sawit yang tidak pada tempatnya.

Saya, kata Zulkifli, tiap hari dimarahi orang-orang dari seluruh dunia karena banyaknya gajah mati di Sumatera. Kepala-kepala negara asing juga bisa marah besar kepada kita karena di Kalimantan banyak pembakaran orang utan. Di sejumlah daerah, pemerintah menggusur kebun sawit karena merusak konservasi. Di Konelo Riau, hutan-hutan lindung dirusak.

“Perusakan hutan itu hanya menguntungkan beberapa orang, tapi merugikan  ribuan penduduk karena asap dan banjir,” terang Zulkifli menjawab pertanyaan Ketua Muslimat NU Jayapura menunjuk pada pelestarian hutan lindung di pegunungan Siklop.

Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, harus diubah. Pasalnya, saat  ini masih banyak peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti akses hutan, tanah dan air. Kebijakan yang berlaku kini membatasi rakyat, tapi sangat terbuka bagi korporat dan perusahaan tertentu.

Saat ini akses pengelolaan lingkungan 99,9 persen untuk korporat. Untuk publik hanya 0,0 sekian persen. Maka kita kini mengupayakan adanya hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa sebesar 500 ribu hektar per tahun. Saya mencanangkan, 2,5 juta hektar. Satu juta hektar sudah terrealisasi. Pemda ditunjuk sebagai pelaksana.

“Masalahnya, banyak permohonan atas nama masyarakat tapi di belakangnya korporat. Muslimat NU perlu mengawal ini bersama pemerintah,” tegasnya.

Zulkifli juga mengaku kewalahan menjawab pertanyaan Muslimat Bangka Belitung tentang maraknya tambang liar dan perebutan lahan antara penduduk lokal dan pendatang. Karena, warga pendatang sangat mudah memperoleh sertifikat pengelolaan lahan secara cuma-cuma, sementara penduduk lokal harus membeli lahan saat ingin membuka ladang.

Di Babel itu sulit sekali, Wapres pernah memimpin langsung rapat di sana agar menghentikan tambang-tambang liar yang menjadi pencaharian masyarakat. Kalau dilarang, kita melawan ribuan warga. Sementara setelah diaudit, pendapatan Pemda Babel tidak seberapa. Sedangkan kerugiannya, kerusakan lahan dan bencana. Kita sulit mengatasinya, sementara aparat diam.

“Waktu Gubernurnya Pak Eko, saya minta pemerintah menangkap para perambah liar. Tetapi jawabnya, saya ini sendirian di sini. Kalau saya tindak mereka, yang diprotes malah saya. Di sinilah dilematisnya,” keluh Zulkifli. (Abdul Malik/Alhafiz K)