Akademisi Ungkap Relasi yang Tepat antara PMII dan Pemerintah
NU Online · Jumat, 28 Juni 2024 | 17:00 WIB
Haekal Attar
Penulis
Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Naeni Amanulloh menyarankan agar relasi antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan kekuasaan pemerintah dapat lebih mandiri. Namun, bukan berarti juga menjauh dari pemerintahan, tapi memiliki posisi tawar yang pas.
"Mereka harus berani untuk mengambil jarak dengan pemerintah, selalu berani. Bukan berarti mereka selalu diametral dengan pemerintah. Tetapi tahu persis kapan mendekat dan kapan mereka harus menjauh, ya di tengahlah seperti tawasuth," katanya saat ditemui di Lantai 3, Gedung Unusia, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ia berpesan bahwa PMII ini bukan organisasi kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi, PMII harus mengetahui kapan membela kepentingan publik dan kapan mendukung atau mengawal program pemerintah.
“Caranya, ya tidak bisa kalau mereka selalu mendekat dengan (penguasa) negara," katanya.
Pada saat yang sama, sambung Naeni, PMII perlu mengembangkan velue atau nilai yang berpihak pada common people atau kepentingan orang banyak melalui peningkatan skill atau kemampuan tiap kader. Namun juga menjaga hubungan dengan pemerintahan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.
"PMII harus membuat ruang agar kader terbaiknya bisa masuk ke wilayah strategis pengelola negara, baik sektor pemerintahan ataupun non, juga sektor ekonomi, profesional atau pendidikan," terangnya.
Naeni bercerita bahwa dahulu sebelum masa Reformasi, PMII pada waktu itu dapat mengambil jarak diametral atau terbagi dua dengan pemerintahan.
"'P-nya dalam PMII ini kan pergerakan mahasiswa. Jadi, dia selalu berada dalam tention atau tegangan antara status quo antara kemapanan dengan ketidakmapanan. Maksudnya ini relate dengan tadi dengan soal pemerintah," terangnya.
Terkait kegiatan Kongres PMII XXI, Naeni berpesan agar tiap calon memiliki gagasan tentang distingsi atau pembeda kaderisasi di PMII dengan organisasi lain, kemudian para calon juga perlu memiliki visi pandangan distingsi seorang kader dengan mereka yang tidak ikut berorganisasi.
"Jadi tingkat kompetisi saat ini di segala sektor, bukan lagi PMII dengan organisasi tertentu, tetapi PMII dengan mereka yang tidak terorganisir," katanya. "PMII itu distingsinya apa? Kalaupun mereka hanya mampu berkompetisi di sektor-sektor lain, nilai lebih apa yang dibawa oleh PMII," terangnya.
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
3
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
4
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
5
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
6
Alokasi 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG Tuai Kritik, Disebut sebagai Kesalahan Besar Pemerintah
Terkini
Lihat Semua