Dukungan Menaker bagi Pengembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur
NU Online · Kamis, 20 Januari 2022 | 23:30 WIB
Menaker Ida Fauziyah (kanan) menerima audiensi Bupati Kaur, Bengkulu, Lismidianto di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (20/1/2022). (Foto: Humas Kemnaker)
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dalam mengembangkan ketenagakerjaan di daerahnya.
"Kementerian Ketenagakerjaan siap mendukung dan membantu Pak Bupati dalam mengembangkan ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur," kata Menaker seusai menerima audiensi Bupati Kaur di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Menaker mengatakan, di antara dukungan yang dapat diberikan dengan meningkatkan status Lembaga Latihan Kerja (LLK) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK).
"Yang penting persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2017 terpenuhi, baik itu berupa lahan, studi kelayakan, atau syarat lainnya," ucapnya.
Selain meningkatkan status LLK ke BLK, Kemnaker juga siap mendukung perluasan kesempatan kerja di Kaur dengan memberikan bantuan berupa program, seperti Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri.
"Intinya, kami menyambut baik keinginan Pak Bupati untuk bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun ketenagakerjaan di daerah Kaur," ucapnya.
Bupati Kaur, Lismidianto, mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan yang antusias merespons upaya pengembangan ketenagakerjaan di daerahnya.
"Bu Menteri menyambut baik keinginan dari Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengembangkan program-program di Kabupaten Kaur sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada," ucap Lismidianto.
Kata Lismidianto, hal itulah yang diharapkan khususnya bagi masyarakat transmigrasi yang ada di lima kecamatan di Kabupaten Kaur.
Editor: Kendi Setiawan
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
3
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
4
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
5
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
6
Alokasi 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG Tuai Kritik, Disebut sebagai Kesalahan Besar Pemerintah
Terkini
Lihat Semua
