Lakpesdam dan Fatayat NU Bersama Pemerintah Kolaborasi Cegah Perkawinan Anak di Malang
NU Online · Jumat, 25 Oktober 2024 | 11:30 WIB
Malang, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan PC Fatayat NU berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menggelar Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi KUA dan Puskesmas di Aula Kantor Kemenag Malang, Rabu (23/10/2024).
Kegiatan ini merupakan rangkaian implementasi program INKLUSI Pencegahan Perkawinan Anak Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PC Fatayat NU Malang Hj Nur Mutiah Faridah menyampaikan bahwa kegiatan yang terselenggara merupakan bentuk kolaborasi antara Fatayat NU, Lakpesdam NU, Kemenag, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dalam upaya sosialisasi pencegahan perkawinan anak.
“Besar harapan kami, setelah pelatihan ini kita bisa bersama-sama untuk mencegah mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Malang,” katanya, sebagaimana dikutip NU Online Jatim.
Sementara itu Ketua Lakpesdam NU Malang Sutomo menuturkan bahwa saat ini, pihaknya sedang fokus melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan, seperti Kepala KUA dan Kepala Puskesmas.
“Harapan kami di tingkat kecamatan, baik KUA maupun Puskesmas, lebih rinci memberikan edukasi. Misalkan Puskesmas lebih banyak mengedukasi kaitannya dengan kesehatan reproduksi,” tuturnya.
Sutomo menambahkan, nantinya KUA bisa memberikan edukasi terkait dengan perspektif hukumnya.
"Tidak sekadar itu, nanti harapan kami dua lembaga ini bisa lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dampak dari pernikahan anak itu apa,” ucapnya.
Baca selengkapnya di sini.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua