Daerah
PMII Sidoarjo Minta Pemerintah Stabilkan Harga Sembako
NU Online · Jumat, 13 Januari 2017 | 00:03 WIB
Sidoarjo, NU Online
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Sidoarjo, Kamis (12/1). Mereka menuntut pemerintah daerah agar bisa menekan pemerintah pusat dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.
Ketua PMII Sidoarjo Muhammad Mahmuda menyatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat meresahkan masyarakat kecil. Untuk itu, PMII Sidoarjo menuntut kepada pemerintah pusat agar segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) dan mencabut PP 60 tahun 2016 serta mencabut subsidi listrik 900 volt.
"Kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk selalu menjaga ekonomi kerakyatan, selalu berperan aktif dalam transparasi dan sosialisasi segala kebijakan pemerintah," katanya.
Dengan adanya kenaikan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, mahasiswa menilai peran pemerintah masih kurang karena dinilai belum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.
Aksi yang dilakukan PMII Sidoarjo ini akhirnya diterima oleh anggota dewan di ruang komisi B. Mahasiswa meminta anggota dewan untuk melakukan tanda tangan di atas kertas tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa untuk mendukung dan mengawal tuntutan mereka. (Moh Kholidun/Alhafiz K)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
3
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
4
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
5
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
6
Alokasi 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG Tuai Kritik, Disebut sebagai Kesalahan Besar Pemerintah
Terkini
Lihat Semua
