Wamenaker Terjaring OTT karena Pemerasan Izin K3, Sarbumusi: Keselamatan Kerja Pilar Produktivitas
Kamis, 21 Agustus 2025 | 21:15 WIB

Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Foto: NU Online/Suwitno)
Jakarta, NU Online
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sembilan orang lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan.
Menanggapi kasus ini, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menyampaikan keprihatinan atas terjeratnya pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Terlebih dalam isu K3 yang tengah menjadi perhatian nasional maupun global.
“Tidak seharusnya masalah K3 dinegosiasikan di luar batas ketentuan yang ada. Keselamatan kerja menjadi salah satu pilar utama produktivitas dunia kerja dan kondusivitas investasi,” ujarnya saat dihubungi NU Online pada Kamis (21/8/2025).
Irham menegaskan bahwa jika praktik di bawah meja seperti ini benar terjadi, maka yang sedang dipertaruhkan adalah keselamatan para pekerja dan keberlanjutan investasi.
Lebih lanjut, Irham menilai kejadian OTT yang terus berulang akan membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan para menterinya untuk tidak bermain-main dengan korupsi.
“Semoga ini kejadian terakhir, jangan lagi ada pungli dan korupsi. Kalau terus berlanjut, tingkat kepercayaan investor akan rontok dan investasi akan lari,” tegasnya.
Baca Juga
Gus Dur dan Moralitas Bangsa Antikorupsi
Ia pun menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Kemnaker.
"Juga audit menyeluruh untuk bidang kerja yang lain," tegasnya.
Irham juga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan cenderung lesu. Karena itu, lanjutnya, iklim investasi harus dijaga dengan baik.
“APBN kita saat ini sedang cekak. Kita sedang butuh likuiditas yang kuat. Satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk bisa menyehatkan likuiditas adalah investasi,” terangnya.