Jakarta, NU Online

Presiden Amerika Serikat Donald J Trump menandatangani surat perintah eksekutif penggantian nama Departemen Pertahanan AS menjadi Departemen Perang di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC, Jumat (5/9/2025).

Trump menyebut perubahan nama tersebut memiliki pergeseran makna yang akan menandai era baru kemenangan militer AS.

"Kita memenangkan Perang Dunia I, kita memenangkan Perang Dunia II, kita memenangkan segalanya sebelum dan sesudahnya," kata Trump dalam video yang diunggah di akun Instagram @potus. 

"Lalu kita memutuskan untuk membangunkan militer dan mengubah namanya menjadi Departemen Pertahanan dan sekarang kita akan jadikan Departemen Perang,” lanjutnya.

Reuters menulis penggunaan istilah Departemen Perang ini kembali diberlakukan setelah sebelumnya digunakan sejak 1789 hingga pasca Perang Dunia Kedua tahun 1947.

 

Kala itu, para pejabat berusaha untuk menekankan peran Pentagon, markas militer raksasa milik Amerika Serikat, dalam mencegah konflik dengan mengubah nama dari Departemen Perang (Department of War) menjadi Departemen Pertahanan (Department of Defense).

Perubahan nama departemen merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan membutuhkan persetujuan Kongres. Namun, Trump mempertanyakan apakah ia benar-benar membutuhkan persetujuan Kongres, meskipun realitanya jumlah anggota Senat dari Partai Republik menjadi mayoritas hanya karena unggul tipis dari keseluruhan anggota.

Langkah Trump ini merupakan upaya terbarunya untuk mengubah citra militer AS, termasuk keputusannya untuk memimpin parade militer luar biasa di pusat kota Washington. Selain itu, administrasi Trump telah mulai menerapkan perubahan simbolis dengan mengalihkan secara otomatis pengunjung situs web defense.gov Pentagon ke war.gov.

Perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump tersebut, secara otomatis membuat menteri pertahanan AS sekaligus Kepala Pentagon Pete Hegseth akan disebut sebagai menteri perang.

Hegseth yang hadir di upacara penandatanganan menyampaikan bahwa penggantian nama ini akan membantu memulihkan etos prajurit.

"Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan. Maksimum mematikan, bukan legalitas yang hambar. Berdampak keras, tidak politis,” ujar Hegseth dikutip dari Aljazeera.