Jakarta, NU Online

Hakim Distrik Dhubri Dibakar Nath mengatakan bahwa Pemerintah Assam telah menghancurkan 1.400 rumah keluarga Muslim asal Bengali dengan luas hampir 1.157 hektar tanah pemerintah di Distrik Dhubri, Assam, India. Kata Nath, hal tersebut guna untuk memberi jalan bagi proyek tenaga surya. 

"Assam Power Distribution Company Limited, yang memimpin proyek tersebut, telah diberi jatah tanah," katanya dikutip NU Online dari Scroll pada Kamis (10/7/2025).

Towfique Hussian, salah seorang warga yang terkena dampak pembongkaran mengatakan bahwa hampir 10.000 Muslim asal Bengali, yang telah tinggal di daerah tersebut. Kata Hussian, setidaknya tiga hingga empat dekade, mengungsi dari desa Chirakuta 1 dan 2, Blok Hutan Charuakhara dan Santeshpur di bawah lingkaran pendapatan Chapar di Dhubri.

“Mereka adalah masyarakat yang terkena erosi dan kehilangan rumah leluhur mereka akibat Brahmaputra,” katanya.

Menurut cerita Hussian, setiap warga memindahkan barang-barang mereka karena ketakutan, sedangkan yang tidak pindah rumahnya langsung dihancurkan.

"Banyak warga sudah memindahkan barang-barang mereka karena takut. Setiap hari orang-orang pindah, yang tidak pindah lebih awal, rumahnya dihancurkan pada hari Selasa," kata Hussian. 

Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 30 Maret, pemerintah distrik mengajukan proposal untuk mengubah Lahan Penggembalaan Desa, kategori lahan pemerintah yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak, untuk proyek tenaga surya. Hal ini menurut risalah rapat penasehat lahan tingkat distrik yang diadakan pada tanggal 2 April.

Assam Power Distribution Company Limited telah mengakuisisi sekitar 1.289 hektar tanah pemerintah untuk pembangkit listrik tersebut.

Menurut administrasi distrik, pihaknya telah mengeluarkan pemberitahuan penggusuran terlebih dahulu dan membuat pengumuman publik setiap hari yang meminta warga untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka sebelum hari Minggu. Sementara Personel polisi dan buldoser mulai berdatangan ke lokasi penggusuran pada hari Senin (7/7/2025).

Pemerintah kabupaten telah mengalokasikan 300 bigha lahan di Desa Baizar Alga untuk rehabilitasi warga terdampak, menurut surat penggusuran yang dikeluarkan oleh petugas dinas pendapatan daerah Chapar. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rs50.000 untuk bantuan satu kali bagi warga dalam mengangkut barang-barang mereka. Beberapa warga telah menerima Rs50.000 meskipun yang lain mengaku belum.

Namun, Nazrul Islam, salah satu warga terdampak mengatakan bahwa lokasi rehabilitasi, Desa Baizar Alga, berada di daerah aliran sungai yang rendah.

"Desa ini sering banjir saat musim hujan," ujar Nazrul Islam, seorang warga yang mengungsi. 

"Orang-orang enggan pergi ke sana karena tidak ada jalan atau akses komunikasi lainnya," lanjutnya.

Beberapa warga memprotes penggusuran dan melemparkan batu ke arah buldoser, merusak tiga di antaranya. Polisi menyerang para pengunjuk rasa dengan tongkat. Sehingga terjadi kerusuhan.

Melansir Scroll, ini adalah penggusuran besar keempat yang dilakukan dalam 30 hari terakhir.

Pada tanggal 16 Juni, otoritas Goalpara menghancurkan rumah 690 keluarga , semuanya milik Muslim asal Bengali, yang tinggal di tanah yang diduga diserobot di Hasila Beel, sebuah lahan basah.

Keluarga tersebut mengatakan bahwa banyak dari mereka yang tinggal di daerah itu sebelum dinyatakan sebagai lahan basah.

Selanjutnya, 93 keluarga Muslim asal Bengali diusir pada tanggal 30 Juni di distrik Nalbari, Assam, selama upaya anti-perambahan di hampir 150 hektar lahan cadangan penggembalaan desa di lingkaran pendapatan Barkhetri.

Pada hari Kamis, sekitar 220 keluarga digusur dalam upaya anti-perambahan di distrik Lakhimpur, Assam Hulu. Pihak berwenang distrik menyatakan bahwa keluarga-keluarga tersebut tinggal di lahan seluas 77 hektar di empat lokasi, termasuk tiga Suaka Penggembalaan Desa.

Sejak BJP berkuasa di Assam pada tahun 2016, lebih dari 10.620 keluarga – mayoritas Muslim – telah diusir, antara tahun 2016 dan Agustus 2024, menurut data yang diberikan oleh departemen pendapatan negara dan manajemen bencana.