Usulan Komisi Politik PBNU Perlu Dipertimbangkan
NU Online · Sabtu, 30 Januari 2010 | 11:02 WIB
Wacana pembentukan komisi politik dalam struktur keorganisasian PBNU direspon positif oleh Sekjen PBNU Endang Turmudi. Komisi ini akan memikirkan politik kebangsaan yang selama ini dianut oleh NU.
“NU bukan partai politik, tidak ikut partai plitik praktis, tetapi tetap saja harus ada yang memikirkan politik kebangsaan yang selama ini dianut oleh NU, tim ini juga menjadi jembatan NU dengan PKB atau partai lain yang merekrut kader NU, seperti PPP,” katanya kepada NU Online, Sabtu (30/1).<>
Keberadaan komisi ini tidak melanggar khittah, NU-nya tetap sebagai ormas, tetapi punya lembaga yang memikirkan masalah politik. “Sekarang kan harus ada yang memikirkan politik, dalam arti NU sendiri berpolitik secara umum, tetap politik kebangsaan, NU harus merespon gerakan yang menyudutkan Islam, separatisme, kita harus ikut bertangung jawab,” terangnya.
Keberadaan komisi ini akan membuat kebijakan politik NU lebih matang karena sifatnya sebagai think thank atau lembaga pemikir khusus dalam bidang politik.
“Kalau yang memikirkan pengembangan ekonomi, kan ini sudah didelegasikan ke lembaga, terus yang lain ada juga. Politik tidak ada lembaga yang menanganinya,” tandasnya.
Untuk mengantaisipasi kesalahfahaman soal nama, Peneliti LIPI ini bependapat namanya tak harus berbunyi komisi politik, tetapi bisa nama lainnya dengan tugas pokok untuk membidani masalah politik dan kenegaraan.
“komisi politik, yang embrionya sudah muncul ini kita fungsikan secara maksimal, termasuk menjembatani dengan partai politik, kan semua partai politik ada orang NU-nya, meskipun ada yang banyak atau sedikit.” terangnya. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyambut Idul Adha dengan Iman dan Syukur
2
Buka Workshop Jurnalistik Filantropi, Savic Ali Ajak Jurnalis Muda Teladani KH Mahfudz Siddiq
3
Lembaga Falakiyah PBNU Rilis Data Rukyatul Hilal Awal Dzulhijjah 1446 H
4
Khutbah Jumat: Relasi Atasan dan Bawahan di Dunia Kerja menurut Islam
5
Khutbah Jumat: Menanamkan Nilai Antikorupsi kepada Anak Sejak Dini
6
Ojol Minta DPR RI Tekan Menhub Revisi Dua Aturan soal Transportasi Online
Terkini
Lihat Semua