PPP Menolak Jika Menteri Agama dari Luar Parpol
NU Online · Selasa, 15 Februari 2011 | 13:46 WIB
Partai Persatuan Pembangunan menolak jika Menteri Agama dipilih bukan dari partai politik yang ada. Menurut PPP, jika dianggap Menteri Agama dari partai politik tidak netral dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama maka hal itu tidak tepat.
Demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Romahurmuzy di Jakarta, Selasa (15/2). Menurut Romahurmuzy, hal tersebut tidak ada relevansinya sama sekali.r />
"Tidak ada relevansinya hal itu. Malah Parpol menjadi pintu bagi rekurtmen pejabat publik. Dan ingat Menteri itu karir politik, dia adalah pejabat politik yang ditunjuk," tegasnya.
Selain itu Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI ini juga mengatakan jika alasan sebaiknya Menteri Agama tidak dari Parpol, karena kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti yang belakangan terjadi, maka menurutnya Menteri Agama tidak kaitannya dengan hal tersebut.
"Jika dibandingkan jumlah kasus kekerasan selama setahun terakhir, dibandingkan dengan jumlah tahun-tahun yang lalu, masih lebih banyak tahun yang lalu. Artinya kasus-kasus. Kenapa saat Menteri Agama yang lalu tidak menyoal," tegas Roma
Selain itu Wasekjen PPP ini juga mengatakan jika netralistas dijadikan alasan untuk memilih Menteri Agama diluar Parpol, maka hal itu juga tidak tepat.
"Saya bertanya apa menteri agama di jaman-jaman sebelumnya berbeda netralitasnya dengan yang sekarang. Jika dibilang tidak netral, maka ketidak netralan Menag Surya Dharma Ali itu dimana? Kalau dibilang tidak bisa menghalau organisasi massa agar tidak melakukan kekerasan, itu bukan kewenangan Menteri Agama," Jelasnya. (ful)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua