Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Muhaimin Iskandar menyepakati pembentukan lembaga baru yang disebut dewan mustasyar. Lembaga yang masuk Anggaran Rumah Tangga (ART) partai itu memiliki kewenangan di atas dewan syura dan dewan tanfidz.
Demikian salah satu hasil Sidang Komisi A Muktamar Luar Biasa (MLB) kubu Muhaimin di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (3/5).<>
Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin Wakil Sekretaris Jenderal PKB Helmy Faisal itu dipermasalahkan kalimat 'diminta atau tidak diminta' yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1. Ayat itu menyebutkan pengertian dewan mustasyar adalah dewan penasihat dan pertimbangan partai yang memberikan nasihat-nasihat organisasi kepada dewan syuro dan dewan tanfidz, baik diminta atau tidak diminta.
Anggota Komisi A meminta pengertian tidak memasukkan kata-kata itu dan hanya memuat kata dewan penasihat dan pertimbangan. Sebab, kata-kata itu sudah merupakan wewenang Anggaran Dasar (AD).
Namun, Ida Fauziah menegaskan, hal yang lazim dalam ART memasukkan kata-kata itu. Setelah berdebat kusir, peserta rapat akhirnya menyetujui pembentukan dewan ini.
Peserta juga setuju ayat 4 pasal tersebut dimasukkan ke AD. Pasal 4 berbunyi dewan syura tidak menghentikan dan membubarkan dewan tanfidz, demikian pula sebaliknya.
"Selama ini banyak sekali yang menafsirkan seolah-olah segala sesuatunya itu di tangan dewan syuro. Ini yang dipertanyakan muktamirin," kata Helmy dalam rapat komisi A.
Helmy menambahkan dewan syura yang dimaknai tertinggi dalam AD/ART partai hanya bermakna sebatas tertinggi dalam hal fungsi koordinasi. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Muhaimin Iskandar menyepakati pembentukan lembaga baru yang disebut dewan mustasyar. Lembaga yang masuk Anggaran Rumah Tangga (ART) partai itu memiliki kewenangan di atas dewan syura dan dewan tanfidz.
Demikian salah satu hasil Sidang Komisi A Muktamar Luar Biasa (MLB) kubu Muhaimin di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (3/5).<>
Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin Wakil Sekretaris Jenderal PKB Helmy Faisal itu dipermasalahkan kalimat 'diminta atau tidak diminta' yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1. Ayat itu menyebutkan pengertian dewan mustasyar adalah dewan penasihat dan pertimbangan partai yang memberikan nasihat-nasihat organisasi kepada dewan syuro dan dewan tanfidz, baik diminta atau tidak diminta.
Anggota Komisi A meminta pengertian tidak memasukkan kata-kata itu dan hanya memuat kata dewan penasihat dan pertimbangan. Sebab, kata-kata itu sudah merupakan wewenang Anggaran Dasar (AD).
Namun, Ida Fauziah menegaskan, hal yang lazim dalam ART memasukkan kata-kata itu. Setelah berdebat kusir, peserta rapat akhirnya menyetujui pembentukan dewan ini.
Peserta juga setuju ayat 4 pasal tersebut dimasukkan ke AD. Pasal 4 berbunyi dewan syura tidak menghentikan dan membubarkan dewan tanfidz, demikian pula sebaliknya.
"Selama ini banyak sekali yang menafsirkan seolah-olah segala sesuatunya itu di tangan dewan syuro. Ini yang dipertanyakan muktamirin," kata Helmy dalam rapat komisi A.
Helmy menambahkan dewan syura yang dimaknai tertinggi dalam AD/ART partai hanya bermakna sebatas tertinggi dalam hal fungsi koordinasi. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat HUT Ke-80 RI: 3 Pilar Islami dalam Mewujudkan Indonesia Maju
2
Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik
3
Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin
4
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
5
Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan
Terkini
Lihat Semua
