Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 sesuai jadwal, yakni 8 Juli.
"Demi kepentingan bangsa, kami mendukung pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Muhyidin Arubusman, di Jakarta, Senin (6/7).<>
PKB Gus Dur juga mengimbau pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan capres-cawapres sesuai pilihan masing-masing.
Sementara, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), diserukan agar tegas terkait waktu pelaksanaan Pilpres agar tidak timbul kebingunan di kalangan masyarakat.
Selain itu, KPU juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengganjal agar bisa diterima semua pihak.
"KPU harus menggunakan waktu yang tersisa untuk memenuhi hak-hak rakyat. Teknisnya terserah KPU, kalau ada terobosan hukum, tentu sangat positif," kata Muhyidin.
Anggota Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Maman Imanul Haq, menambahkan, seruan agar warga PKB menggunakan hak pilih sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Gus Dur.
Ia mengakui bahwa Gus Dur pernah menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih atau golongan putuh (Golput). Namun, katanya, itu dalam konteks jika KPU tidak bertindak profesional, tida jujur dan adil.
"Justru maksud Gus Dur adalah mendorong KPU agar melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 sesuai jadwal, yakni 8 Juli.
"Demi kepentingan bangsa, kami mendukung pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Muhyidin Arubusman, di Jakarta, Senin (6/7).<>
PKB Gus Dur juga mengimbau pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan capres-cawapres sesuai pilihan masing-masing.
Sementara, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), diserukan agar tegas terkait waktu pelaksanaan Pilpres agar tidak timbul kebingunan di kalangan masyarakat.
Selain itu, KPU juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengganjal agar bisa diterima semua pihak.
"KPU harus menggunakan waktu yang tersisa untuk memenuhi hak-hak rakyat. Teknisnya terserah KPU, kalau ada terobosan hukum, tentu sangat positif," kata Muhyidin.
Anggota Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Maman Imanul Haq, menambahkan, seruan agar warga PKB menggunakan hak pilih sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Gus Dur.
Ia mengakui bahwa Gus Dur pernah menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih atau golongan putuh (Golput). Namun, katanya, itu dalam konteks jika KPU tidak bertindak profesional, tida jujur dan adil.
"Justru maksud Gus Dur adalah mendorong KPU agar melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya. (rif)
Terpopuler
1
Idul Adha Berpotensi Tak Sama, Ketinggian Hilal Dzulhijjah 1446 H di Indonesia dan Arab Berbeda
2
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1446 H Jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025 M
3
Hilal Terlihat, PBNU Ikhbarkan Idul Adha 1446 H Jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025
4
Gus Baha Ungkap Baca Lafadz Allah saat Takbiratul Ihram yang Bisa Jadikan Shalat Tak Sah
5
Pengrajin Asal Cianjur Sulap Tenda Mina Jadi Pondok Teduh dan Hijau
6
Pos-Pos Petugas Penentu Kelancaran Lalu Lintas Jamaah di Jamarat Mina
Terkini
Lihat Semua
