PBNU Minta Kesejahteraan Masyarakat Papua Segera Diwujudkan
NU Online · Kamis, 1 Desember 2011 | 12:00 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pemerintah mempercepat perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Taraf ekonomi yang mapan dan merata dianggap menjadi solusi mengatasi berbagai macam permasalahan di Bumi Cenderawasih.
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj di Jakarta mengatakan, masih terjadinya kekerasan di Papua, salah satunya bertepatan dengan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) hari ini, Kamis (1/12), dinilai tak lepas dari permasalahan ekonomi. Perlakuan yang diskriminatif oleh Pemerintah dianggap sebagai pemicu munculnya aksi anarkis.
"Kuncinya ada di kesejahteraan. Segera tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Insya Allah kondisi di sana akan aman," kata Kiai Said. <>
Mengutip dari pernyataan sejumlah kepala suku di Papua yang beberapa saat lalu datang ke PBNU, Kiai Said yakin tidak ada keinginan masyarakat melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesejahteraan yang diantaranya meliputi penyetaraan tingkat perekonomian dan pendidikan dianggap sebagai pemecahan berbagai permasalahan di Papua.
"Sangat ironis kalau masyarakat Papua hidup tidak sejahtera, sementara di sana ada tambang emas terbesar di Indonesia. Pemerintah harus serius tingkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, karena itu kuncinya agar permasalahan di sana bisa segera teratasi," papar Kiai Said.
Seperti diketahui, tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari lahir OPM. Dalam peringatan hari ini kembali terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora, serta aksi kekerasan terhadap aparat keamanan saat melakukan patroli pengamanan.
Â
Penulis   : Emha Nabil Haroen
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
5
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua