Warta
PBNU: Jangan Ada Keputusan Politik Soal Ahmadiyah
NU Online · Ahad, 13 Februari 2011 | 05:20 WIB
Jakarta, NU Online
Pembentukan sebuah agama baru bukanlah keputusan politik. Termasuk soal Ahmadiyah apakah harus menjadi agama baru, menurut dia seharusnya itu tidak dipolitisasikan.
"Soal agama bukan keputusan politik, tidak boleh ada keputusan politik terhadap soal Ahmadiyah," kata Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas`udi, Sabtu (12/2).<<>br />
Menurut Masdar, tidak seharusnya sebuah partai politik yang menyampaikan bahwa apakah Ahmadiyah layak menjadi agama baru atau tidak. Juga sebuah agama, kata dia, adalah tepat dikatakan agama jika dari awal mereka (pengikut) menyebut aliran itu sebagai agama, termasuk Ahmadiyah sendiri.
Hal itu dia sampaikan ketika dimintai pendapatnya terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang menilai seharusnya Ahmadiyah diberikan status sebagai agama baru. Dia berpendapat, hal itu setidaknya bisa mengurangi konflik dan pro kontra yang terjadi apalagi yang kini sudah menjurus ke kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terkait keberadaan aliran Ahmadiyah.
"Kementrian Agama-lah (Kemenag) yang seharusnya menentukan (apakah Ahmadiyah bisa menjadi agama baru atau tidak). Karena jika Ahmadiyah menjadi agama baru, dia akan berakibat harus ada direktorat agama baru lagi di Kemenag, yang artinya harus ada anggaran," ujar Masdar. (min)
Pembentukan sebuah agama baru bukanlah keputusan politik. Termasuk soal Ahmadiyah apakah harus menjadi agama baru, menurut dia seharusnya itu tidak dipolitisasikan.
"Soal agama bukan keputusan politik, tidak boleh ada keputusan politik terhadap soal Ahmadiyah," kata Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas`udi, Sabtu (12/2).<<>br />
Menurut Masdar, tidak seharusnya sebuah partai politik yang menyampaikan bahwa apakah Ahmadiyah layak menjadi agama baru atau tidak. Juga sebuah agama, kata dia, adalah tepat dikatakan agama jika dari awal mereka (pengikut) menyebut aliran itu sebagai agama, termasuk Ahmadiyah sendiri.
Hal itu dia sampaikan ketika dimintai pendapatnya terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang menilai seharusnya Ahmadiyah diberikan status sebagai agama baru. Dia berpendapat, hal itu setidaknya bisa mengurangi konflik dan pro kontra yang terjadi apalagi yang kini sudah menjurus ke kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terkait keberadaan aliran Ahmadiyah.
"Kementrian Agama-lah (Kemenag) yang seharusnya menentukan (apakah Ahmadiyah bisa menjadi agama baru atau tidak). Karena jika Ahmadiyah menjadi agama baru, dia akan berakibat harus ada direktorat agama baru lagi di Kemenag, yang artinya harus ada anggaran," ujar Masdar. (min)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua
