Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan meminta agar dalam UU yang baru lebih dipertegas mengenai sertifikasi halal dalam semua produk pangan.
Demikian disampaikan Ketua MUI H Amidhan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (20/1), terkait rencana Komisi IV merevisi UU tentang Pangan. Amidhan menyatakan, adalah tanggung jawab pemerintah menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat. "Kita mengingatkan bahwa ketidaktersediaan pangan bagi masyarakat adalah pelanggaran," katanya.<>
MUI menyatakan prihatin karena akhir-akhir ini produk impor begitu mendominasi kebutuhan masyarakat Indonesia. "Kita selalu impor. Bagaimana dengan pengadaan pangan domestik," katanya.
Di sisi MUI, kata Amidhan, selain ketersediaan, pemerintah juga harus menjamin adanya keamanaan pangan bagi masyarakat. Keamanan pangan yang memadai adalah memenuhi gizi dan halal.
"Sertifikasi halal sudah menjadi kecenderungan di dunia," katanya yang mengingatkan bahwa akan banyak kepentingan yang "bermain" dalam revisi UU tentang Pangan.
Karena itu, dia mengingatkan, usul inisiatif DPR RI ini akan memberi perlindungan kepada masyarakat mengenai makanan yang sehat dan bersih. "Ini bukan soal muslim dan non muslim, tetapi soal keamanan, karena kalau sudah halal berarti bersih," katanya.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Lukmanul hakim mengemukakan, sertifikasi halal telah menjadi kecenderungan dunia. Sertifikasi halal harus menjadi mandatori dan bukan suka rela. "Harus jadi mandatori dalam penyediaan pangan," katanya.
Dia mengatakan, sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI telah menjadi rujuan di berbagai negara. (ful)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan meminta agar dalam UU yang baru lebih dipertegas mengenai sertifikasi halal dalam semua produk pangan.
Demikian disampaikan Ketua MUI H Amidhan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (20/1), terkait rencana Komisi IV merevisi UU tentang Pangan. Amidhan menyatakan, adalah tanggung jawab pemerintah menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat. "Kita mengingatkan bahwa ketidaktersediaan pangan bagi masyarakat adalah pelanggaran," katanya.<>
MUI menyatakan prihatin karena akhir-akhir ini produk impor begitu mendominasi kebutuhan masyarakat Indonesia. "Kita selalu impor. Bagaimana dengan pengadaan pangan domestik," katanya.
Di sisi MUI, kata Amidhan, selain ketersediaan, pemerintah juga harus menjamin adanya keamanaan pangan bagi masyarakat. Keamanan pangan yang memadai adalah memenuhi gizi dan halal.
"Sertifikasi halal sudah menjadi kecenderungan di dunia," katanya yang mengingatkan bahwa akan banyak kepentingan yang "bermain" dalam revisi UU tentang Pangan.
Karena itu, dia mengingatkan, usul inisiatif DPR RI ini akan memberi perlindungan kepada masyarakat mengenai makanan yang sehat dan bersih. "Ini bukan soal muslim dan non muslim, tetapi soal keamanan, karena kalau sudah halal berarti bersih," katanya.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Lukmanul hakim mengemukakan, sertifikasi halal telah menjadi kecenderungan dunia. Sertifikasi halal harus menjadi mandatori dan bukan suka rela. "Harus jadi mandatori dalam penyediaan pangan," katanya.
Dia mengatakan, sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI telah menjadi rujuan di berbagai negara. (ful)
Terpopuler
1
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
2
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
3
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
4
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
5
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
6
Dirut NU Online Dorong PCNU Kota Bekasi Perkuat Media dengan Ilmu Pengetahuan
Terkini
Lihat Semua
