Warta
Gubernur Jabar : SKB 3 Menteri Masih Layak untuk Ahmadiyah
NU Online · Selasa, 1 Maret 2011 | 10:01 WIB
Bandung, NU Online
Menyikapi keputusan Pemda Jatim yang melarang kegiatan Ahmadiyah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ternyata tidak serta merta ikut-ikutan melarang. Melainkan masih akan mengkaji langkah tersebut. Sebab, untuk saat ini keberadaan SKB 3 Menteri itu sudah cukup membantu untuk mengatur keberadaan jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat.
"Kita masih harus mengkaji terlebih dulu sebelum mengeluarkan peraturan. Dan, saya kira SKB 3 Menteri selama ini masih cukup untuk mengatur keberagamaan di Jawa barat," kata Ahmad Heryawan di Bandung Selasa (1/3) ketika dimintai tanggapannya tentang kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo yang melarang kegiatan Ahmadiyah.<>
Menurutnya, sudah ada SKB 3 Menteri, yang sudah mengatur keberagamaan tersebut. Karena itu sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus pada pembinaan terhadap para pengikut aliran Ahmadiyah agar tidak menyebarkan ajaran mereka kepada orang lain. "Fokusnya lebih kepada pembinaanya," ujarnya.
Meskipun belum mau mengeluarkan SK larangan Ahmadiyah, namun Gubernur dan Kapolda Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait bentrokan antara jamaah Ahmadiyah dan warga Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu itu.
Heryawan mengatakan, surat edaran tersebut dibuat untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di Jawa Barat. âSelain membuat surat edaran, pihaknya bersama Kapolda juga langsung menginstrusikkan kepada setiap polres di kabupaten/kota, khususnya Garut, Tasikmalaya, Bogor, Kuningan, dan Cianjur, daerah-daerah yang pernah mengalami konflik serupa,â tutur Heryawan lagi.(amf/ant)
Menyikapi keputusan Pemda Jatim yang melarang kegiatan Ahmadiyah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ternyata tidak serta merta ikut-ikutan melarang. Melainkan masih akan mengkaji langkah tersebut. Sebab, untuk saat ini keberadaan SKB 3 Menteri itu sudah cukup membantu untuk mengatur keberadaan jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat.
"Kita masih harus mengkaji terlebih dulu sebelum mengeluarkan peraturan. Dan, saya kira SKB 3 Menteri selama ini masih cukup untuk mengatur keberagamaan di Jawa barat," kata Ahmad Heryawan di Bandung Selasa (1/3) ketika dimintai tanggapannya tentang kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo yang melarang kegiatan Ahmadiyah.<>
Menurutnya, sudah ada SKB 3 Menteri, yang sudah mengatur keberagamaan tersebut. Karena itu sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus pada pembinaan terhadap para pengikut aliran Ahmadiyah agar tidak menyebarkan ajaran mereka kepada orang lain. "Fokusnya lebih kepada pembinaanya," ujarnya.
Meskipun belum mau mengeluarkan SK larangan Ahmadiyah, namun Gubernur dan Kapolda Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota di Jabar terkait bentrokan antara jamaah Ahmadiyah dan warga Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu itu.
Heryawan mengatakan, surat edaran tersebut dibuat untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di Jawa Barat. âSelain membuat surat edaran, pihaknya bersama Kapolda juga langsung menginstrusikkan kepada setiap polres di kabupaten/kota, khususnya Garut, Tasikmalaya, Bogor, Kuningan, dan Cianjur, daerah-daerah yang pernah mengalami konflik serupa,â tutur Heryawan lagi.(amf/ant)
Terpopuler
1
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
2
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
3
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
4
Khutbah Jumat: Menjaga Keluarga dari Konten Negatif di Era Media Sosial
5
PCNU Kota Bandung Luncurkan Business Center, Bangun Kemandirian Ekonomi Umat
6
Rezeki dari Cara yang Haram, Masihkah Disebut Pemberian Allah?
Terkini
Lihat Semua
