Yenny Wahid: Saya Orang NU Dukung Pelestarian Raja Ampat

Jakarta, NU Online

Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis (BPIS) PBNU Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyatakan dukungannya terhadap pelestarian alam Raja Ampat, Papua Barat Daya menyusul polemik pertambangan nikel di kawasan tersebut.

"Saya orang NU, saya mendukung pelestarian Raja Ampat," ujar Yenny Wahid melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pada Rabu  (11/6/2025) malam.

Ia menilai pendapatan pemerintah dari tambang nikel, tidak sebanding dengan harga kerusakan alam yang akan ditimbulkannya.

Yenny mengutip Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup memenuhi keserakahannya.

"Pernah kah kita bertanya, berapa triliun uang yang harus kita bayarkan untuk menciptakan keindahan alam bawah laut seperti di Raja Ampat? Jawabannya adalah uang sebanyak apa pun tidak akan mampu menciptakannya," ucap Putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ia menegaskan bahwa keindahan alam tercipta oleh waktu dan proses evolusi kehidupan di bumi yang telah berlangsung selama miliaran tahun, jauh sebelum manusia modern ada.

"Setiap spesies bawah laut adalah bagian dari orkestrasi teater alam yang dipimpin langsung oleh Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Tugas manusia, kata dia, hanyalah menjaga dan menikmatinya tetapi tidak untuk merusaknya. Generasi mendatang punya hak waris untuk menikmati keindahan alam tersebut.

"Biarkan Raja Ampat seperti adanya, jangan biarkan keserakahan menguasainya," imbuh Direktur Wahid Foundation itu.

Usai ramai tagar #SaveRajaAmpat yang disuarakan warganet dan masyarakat sipil, Pemerintah menyetop dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan tambang yang berada di pulau-pulau kecil Raja Ampat.

Empat perusahaan tersebut yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Sementara itu PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk tak dicabut izinnya.

Yenny berharap pemerintah juga membatalkan izin tambang lainnya yang masih beroperasi di sekitar Pulau Raja Ampat.

"Terima kasih Presiden Prabowo sudah mendengar rakyat, 4 izin penambangan sudah batal. Tinggal satu lagi," ucap Yenny.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi tidak dicabutnya IUP PT Gag Nikel. Mulai dari memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menginginkan menjadi daerah maju.

"Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, yang lainnya di tahun 2025, belum mendapat RKAB," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Ratna Juwita Sari meminta pemerintah berhati-hati saat menerbitkan izin usaha pertambangan.

Hal itu ia kemukakan merespons pencabutan empat izin usaha pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya.

"Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menerbitkan izin tambang. Setiap izin harus melalui kajian mendalam, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi," ujar Ratna dilansir Tempo.